POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat masih menunggu instruksi dari KPU RI terkait penggunaan kembali aplikasi Sirekap untuk penghitungan suara di Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni menyebut hal itu lantaran regulasi penyelenggaraan pemilu tersebut masih di bawah KPU RI.
“Walaupun pelaksanaan Pilkada itu ada di wilayah, tetapi aturan dan regulasi kebijakan masih ada di KPU pusat,” kata Ummi Selasa (28/5).
“Jadi kita masih menunggu ya untuk pilkada nanti akan pakai Sirekap atau tidak,” sambungnya.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, pihaknya optimis bahwa partisipan pemilu mendatang akan sama seperti partisipan pada Pemilu 2024 yang berlangsung Februari lalu. Dia menyebut angka partisipan pemilu di Jabar berangsur naik dalam tiga kontestasi pemilu yang digelar di wilayah Jabar.
“Kalau dilihat dari Pemilu kemarin kita naik, di Pemilu 2024 itu 82,3%, Pemilu 2019, 79,8%. Kalau dibandingkan Pilkada 2018 kemarin itu di angka 74%, target kita naik di atas 75%. Kalau ditargetkan sesama, tentu saja sama di Pemilu 2024,” sebutnya.
Selanjutnya, dia menerangkan pada pemilu mendatang pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1,1 triliun untuk pelaksanaan Pilkada di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. “Hampir 90 miliar itu turun di Kabupaten dan Kota. Artinya 80% anggaran itu turun di 27 Kabupaten/Kota, karena ada cost sharing 7 item anggaran yang ditanggung oleh Provinsi untuk 27 Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
Luas Wilayah Jadi Tantangan
Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni menyebut, luasnya wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu tantangan yang kini dihadapi KPU.
“Karena di Jawa Barat itu jumlah pemilihnya terbesar, lebih dari 35 juta (pemilih) di sini, lalu Jawa Barat ini Provinsi Terbesar juga,” ungkap Ummi.
Besarnya jumlah pemilih tersebut diakuinya menjadi tantangan bagi KPU dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Pasalnya, di antara Jawa Timur dan Tengah, jumlah kabupaten kota di Jabar adalah yang paling kecil sebanyak 27 kabupaten kota.
“Pasti ada kendala karena besarnya jumlah Pemilih, kemudian luasan wilayah Jawa Barat. Meskipun kita cuma 27 Kabupaten/Kota lebih kecil dibandingkan Jateng dan Jatim, tetapi luasan wilayah kita itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kami,” ucapnya. (rup)
