POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ciparay, Kabupaten Bandung, berhasil meraih penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) tahun 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi penyelenggara penghargaan tersebut.
Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan kegembiraannya atas pencapaian bertahap Kabupaten Bandung dalam meraih predikat WBK. Puskesmas Ciparay dianggap sebagai teladan nyata dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menerapkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Ciparay beserta seluruh jajarannya, camat, sekcam, dan ASN di Kabupaten Bandung. Pencapaian ini akan menjadi motivasi tambahan. Harapan saya, ke depannya, setiap unit OPD, camat, dan kepala desa dapat mengikuti jejak ini sehingga Kabupaten Bandung bisa menjadi zona integritas yang sangat luar biasa,” ujar Dadang ditulis Kamis (7/12).
Ia pun menyampaikan harapannya agar Kabupaten Bandung dapat cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai arahan presiden yang bertujuan memberikan dampak lincah dan cepat.
“Tentu saja ini harapan bagi semuanya dan semoga Kabupaten Bandung bisa secara cepat menyesuaikan sesuai dengan reformasi birokrasi yang diinginkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, menyoroti perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi selama hampir dua dekade terakhir. Meskipun terdapat kemajuan positif, Wakil Presiden menekankan adanya tantangan nyata yang masih harus diatasi bersama, seperti rendahnya persentase pemkab/pemkot yang memiliki indeks RB “Baik” dan RB yang belum berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional.
“Peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari dunia internasional. Indonesia saat ini meraih peringkat ke-73 dari 214 negara dalam Worldwide Governance Indicators (WGI) menurut Bank Dunia. Hal ini menjadi dorongan untuk terus berbenah,” kata Ma’ruf.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi instansi yang telah mencapai predikat “Baik” untuk pelaksanaan RB dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (rup)
