POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dorong regulasi untuk menjadikan Bandung sebagai kota layak anak.
“Kita sudah meloloskan Raperda tentang perlindungan anak. Salah satunya juga membahas tentang hak-hak anak,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Salmiah Rambe.
Salmiah mengatakan, dalam Raperda itu nantinya akan dibahas mengenai larangan iklan rokok yang dipasang di dekat sekolah atau fasilitas-fasilitas umum, termasuk taman-taman kota yang harus ramah anak.
“InsyaAllah, pada catur wulan ke 2 atau ke 3, Raperda itu akan kami bahas,” terangnya.
Dengan adanya Raperda ini, merupakan salah satu upaya Pemkot Bandung dalam mencapai Bandung sebagai kota layak anak.
Sebenarnya Pemkot Bandung sudah melakukan upaya untuk menjadikan Bandung layak anak. Namun, memang masih harus ada efort lagi untuk untuk mewujudkannya.
“Salah satu upaya untuk meningkatkan itu adalah kerjasama dengan pihak swasta, agar dunia usaha ikut berpartisipasi. Termasuk pembentukan komunitas anak dan adanya Komisi Perlindungan Anak (KPA),” paparnya.
Menurut Salmiah, untuk menjadi kota layak anak, Bandung harus memulai dari tingkat kelurahan terlebih dahulu.
“Karenanya, ke depan di kelurahan ada satu tempat yang bisa digunakan untuk menuangkan dan merangsang kreatifitas anak,” terangnya.
Halnya dengan kekerasan yang masih terjadi di Kota Bandung, Salmiah mengatakan, merupakan tanggungjawab semua pihak untuk mencegah hal itu terjadi lagi.
Menurut Salmiah, pemerintah punya kewajiban membuat regulasi agar anak-anak tidak mudah mengakses konten kekerasan di TV atau media online.
“Sekarang sangat mudah anak-anak mengakses konten kekerasan seperti di game, atau sinetron-sinetron,” tambahnya.
Halnya dengan eksploitasi yang sekarang terjadi dalam bentuk mempekerjakan anak di jalanan, Salmiah mengatakan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, harus melakukan penjangkauan terhadap PMKS anak-anak yang banyak dijalanan.
“Hasil penjangkauan itu, nanti dibina di Puskesos. Makanya, kita mendorong agar anggaran Dinsos ditambah,” tegasnya.
Mengingat anggaran Dinsos sekarang hanya Rp39 miliar. Padahal Dinsos bidang penanggulangan kemiskinan ada di dinas tersebut.
