POJOKBANDUNG.COM, KABUPATEN BANDUNG – Warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung berharap korban tindakan kejahatan bisa mengakses BPJS dalam pengobatan.
Salah seorang warga di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung tersebut, Ami Saepudin menceritakan bahwa adiknya pernah menjadi korban pembacokan. Namun dalam pengobatan tidak bisa dibantu skema pembayaran BPJS.
Adiknya yang menjadi korban kejahatan pada 2024 lalu, mengalami luka, sehingga harus dioperasi dengan biaya 94 juta rupiah.
Baca Juga : Penjabat Bupati Subang Ade Afriandi Ingatkan Kepala OPD dan Camat Tidak Boros, Ini Isi Pesannya
Sayang sekali, pada saat pengobatan pihak korban tidak bisa menggunakan BPJS.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono mengatakan beberapa jenis kasus memang tidak ditanggung oleh BPJS, sehingga hal ini menjadi perhatian serius.
“Polresta Bandung berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik agar korban kejahatan bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak,” tuturnya, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga : Federal Oil dan Gresini Racing Makin Mantap Menyambut MotoGP 2025 dengan Pembalap Muda yang Menjanjikan
Program Jumat Curhat ini menjadi bukti nyata upaya Polresta Bandung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan hukum.
Diharapkan, komunikasi yang lebih baik antara warga dan kepolisian dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
Guna mempermudah memberi bantuan, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.
“Tidak perlu ragu lagi, kami akan terus membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat, sebagaimana program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan,” ujar Kombes Pol Aldi Subartono.
Selain itu, muncul pula keluhan dari warga yang menjadi korban kejahatan dan mengalami kendala dalam mendapatkan layanan BPJS.
Melalui, program Jumat Curhat ini menjadi bukti nyata upaya Polresta Bandung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan hukum.
Komunikasi lebih baik
“Diharapkan, komunikasi yang lebih baik antara warga dan kepolisian dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat,” ujar dia. (kus)
