POJOKBANDUNG.COM, KAB. BANDUNG – Belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis) program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bandung urung sediakan anggaran.
Sosialisasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah Kabupaten Bandung. Foto-foto: AGUNG EKO SUTRISNO/ POJOK BANDUNG
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BP2RID) Kabupaten Bandung, Marlan, menyatakan bahwa pembiayaan program ini saat ini sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran dari APBD belum disiapkan karena juklak dan juknisnya belum diterima. Informasi sementara, dana untuk program ini masih bersumber dari APBN,” ujar Kepala BP2RID Kabupaten Bandung, Marlan, Rabu (8/1/2025).
Baca Juga : 1 Bali United Vs Persib Bandung 1, Paruh Musim yang Sempurna
Selain APBN, Marlan mengungkapkan bahwa program MBG juga mendapat dukungan pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Pemkab Bandung berencana memasukkan tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2025 jika petunjuk dan detail alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi sudah diterima.
“Jika memungkinkan, perubahan APBD 2025 bisa dipercepat untuk mendukung pelaksanaan program ini. Tapi kami masih menunggu rincian komposisi anggaran,” tambahnya.
Baca Juga : Pedagang Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Bulan Ramadan, Ini Penjelasannya
Program MBG di Kabupaten Bandung menyasar sekitar 582 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Berdasarkan data Dapodik, penerima manfaat meliputi:
“67 ribu siswa PAUD, 356 ribu siswa SD, 134 ribu siswa SMP, 23 ribu siswa PKBM,” ujar dia.
Baca Juga : PSKC Lolos ke 8 Besar Liga 2, Warga Berharap Lolos ke Liga 1
Pelaksanaan program ini didukung oleh lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai dapur utama.
“ Kelima dapur tersebut berlokasi di PT Kharisma Bhakti Nusa – Bojongsoang, PT Alfa Rizki Meka Jaya – Cicalengka, Jua Catering – Ciparay, CV Dwi Maharani – Nagreg” ujar dia. (kus)
