POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Nusron Wahid melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri Jumat (8/11/2024).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com. Sementara itu foto atas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Mabes Polri untuk JawaPos.com.
Menteri ATR Nusron Wahid dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas upaya penindakan terhadap para pelaku mafia tanah. Keduanya sepakat bahwa mafia tanah bakal dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas masalah kejahatan pertanahan, termasuk mafia tanah.
Baca Juga :Dituduh Lakukan Penggelapan, Seorang Kakek Minta Perlindungan Kapolri
Koordinasi diperlukan untuk menuntaskan masalah-masalah tanah.
”Kejahatan pertanahan ini harus diberantas,’’ paparnya.
Sebab, kejahatan pertanahan, termasuk mafia tanah, memengaruhi investasi di Indonesia.
Baca Juga :Kapolri Apresiasi Capaian Vaksinasi di Kabupaten Bandung
Karena itu, Kementerian ATR mendorong agar Polri menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap mafia tanah. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan aset negara.
”Rakyat jadi korban. Negara merugi akibat mafia tanah,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri akan mendukung program yang dijalankan Kementerian ATR.
Baca Juga :Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Janji BerantasMafia Tanah
Sehingga, persoalan-persoalan hukum pertanahan bisa dituntaskan.
”Kementerian ATR termasuk yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,’’ terangnya.
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak kolaborasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK untuk mengawal penyelenggaraan haji 2025.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya praktik kotor seperti korupsi, suap, dan sejenisnya pada penyelenggaraan rukun Islam kelima itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin seusai memimpin pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung pada Kamis (7/11) malam. ”Kami tidak ingin mendengarkan ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji,’’ kata imam besar Masjid Istiqlal itu.
Semangat itu, kata Nasaruddin, sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto.
Nasaruddin menyatakan sudah melakukan komunikasi dengan Kejagung untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji.
Dalam waktu dekat, mereka juga akan bertemu dengan KPK.
Mantan wakil menteri agama itu mengatakan, kesuksesan haji tidak hanya pada pelaksanaan yang lancar dan berhasil melayani jemaah dengan baik.
”Tetapi, pelaksanaannya juga bersih dari macam-macam cerita (korupsi) di masyarakat,’’ jelasnya. (idr/wan/c6/bay/jawa pos)
