POJOKBANDUNG.COM, JAKARTAB- Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden periode 2024–2029 disambut positif oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru(P2G).
Momen pembacaan sumpah oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sementara foto atas, Presiden Prabowo Subianto membacakan sumpah sebagai Presiden di gedung parlemen, Minggu (20/10/2024). Foto-foto: Salman Toyibi/Jawa Pos
Angin segar usai pelantikan Prabowo-Gibran tersebut, terlebih soal kabar bahwa menteri pendidikan dasar dan menengah bakal dijabat oleh Abdul Mu’ti.
Latar belakang Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan dasar san menengah yang sudah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah jadi salah satu alasan utamanya.
’’Pak Abdul Mu’ti yang memiliki latar belakang ’orang pendidikan’ menawarkan harapan baru, untuk bisa secara akseleratif memperbaiki pendidikan dan guru di tanah air,’’ ujar Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim Minggu (20/10/2024).
Pihaknya pun telah mengumpulkan apa saja pekerjaan rumah prioritas warisan pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ada sekitar 12 list yang diminta segera diselesaikan.
Baca Juga : Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo Makin Intens Bertemu
Di antaranya soal skor PISA yang makin jeblok.
Kemampuan membaca menurun dari 371 di 2018 menjadi 359 pada 2022.
’’Skor PISA yang jeblok makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia makin tidak baik,’’ tuturnya.
Kemudian mengenai janji rekrutmen 1 juta guru PPPK.
Hingga berakhirnya masa jabatan Nadiem, janji tersebut gagal terpenuhi.
Selain itu, Prabowo-Gibran diminta membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah 5 tahun diberhentikan Jokowi, khususnya untuk mereka yang di bawah 35 tahun.
Sehingga, PPPK bisa diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun.
’’Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya untuk memberi tambahan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan bagi seluruh guru, baik negeri, swasta, honorer, atau ASN mulai Oktober 2024 ini,’’ tegasnya.
Termasuk, janji penetapan upah minimum guru swasta dan honorer.
Dia mengakui, ada kekhawatiran atas realisasi janji tersebut dengan alasan tak cukupnya anggaran.
Tapi, dia meyakini, seorang jenderal tidak akan mengingkari sumpah atau janjinya.
’’Tapi, jika janji Rp 2 juta per bulan tak dipenuhi, berarti Prabowo sudah meng-ghosting lebih dari tiga juta guru. Kami di-prank. Semoga tidak begitu,’’ imbuhnya. (mia/c17/bay/jawa pos)
