POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Cabang Bandung Bojongsoang kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan (SIMBANGUN) dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Jasa Konstruksi di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung, Jumat (04/10).
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan, Wawan Purwanto dalam sambutan pembukaan mewakili Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan persamaan persepsi tentang ketentuan kewajiban para pihak dalam memberikan perlindungan Jamsostek bagi pekerja jasa konstruksi khususnya di proyek APBD Kabupaten Bandung.
“Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur kewajiban menyediakan perlindungan bagi pekerja konstruksi minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wawan.
Lebih lanjut Wawan menyampaikan, ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi sudah jelas sehingga perlu mendapatkan dukungan yang optimal agar cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung dapat lebih baik lagi.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Rizal Dariakusumah menyampaikan pekerja jasa konstruksi memiliki risiko pekerjaan yang tinggi sehingga Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja yang terlibat, mulai dari awal pengerjaan proyek sampai dengan masa pemeliharaan proyek berakhir.
“Terdapat layanan e-jakon yaitu pendaftaran online BPJS Ketenagakerjaan untuk proyek jasa konstruksi yang bertujuan memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran jasa konstruksi. Pelaksana proyek tidak harus datang ke kantor cabang untuk mendaftar namun bisa melalui pendaftaran online,” kata Rizal.
Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pendaftaran proyek, Badan Usaha pelaksana proyek harus sudah terdaftar dalam program peserta penerima upah.
Selanjutnya, pendaftaran perlindungan pekerja jasa konstruksi bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi melakukan verifikasi terhadap pembuktian pembayaran iuran, untuk memastikan perlindungan bagi pekerja jasa konstruksi telah diberikan oleh pelaksana proyek,” lanjut Rizal.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan penjelasan mengenai manfaat program, tata cara pendaftaran, contoh bukti kepesertaan dan pembayaran iuran jasa konstruksi serta harapan dukungan dari para pihak yang berkepentingan dalam tahapan perencanaan, pengadaan dan pengawasan khususnya di proyek APBD Kabupaten Bandung. (*)
