POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kejaksaan Negeri Kota Bandung baru-baru ini menggeledah kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung terkait dugaan adanya permainan dalam pemenangan tender proyek pemerintah. Penggeledahan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Bandung yang dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pengamat Pemerintahan dan Dosen Politik di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha menyampaikan, isu korupsi adalah salah satu persoalan yang paling dibenci masyarakat, dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Berita tentang korupsi di pemerintahan tidak hanya membuat masyarakat jengkel, tetapi juga berdampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Arlan, ditulis Minggu (14/7).
Ia menjelaskan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa berdampak pada partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. “Jika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, maka minat mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada juga akan berkurang,” sebut dia.
“Mereka bisa merasa pesimis dengan calon-calon pemerintah yang baru karena menganggap semua sama saja, hanya mencuri uang rakyat,” tambahnya.
Ia pun menyebutkan bahwa kasus korupsi ini bisa mempengaruhi motivasi kerja para aparatur sipil negara (ASN) dan pelayanan publik. Menurutnya adanya kasus korupsi, yang terjadi memengaruhi ASN dan pelayan publik tidak lagi berpikir untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Melainkan lebih berorientasi pada uang. Ini bisa melemahkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” jelasnya.
Sehingga untuk mengatasi masalah ini, dia mengusulkan agar pemerintah bisa melakukan pembersihan besar-besaran di barisan yang terlibat korupsi. Tak cuma itu, ia menekankan pentingnya memiliki kepala daerah yang bersih dan birokrasi yang tertata dengan baik untuk menghindari kasus korupsi serupa di masa mendatang.
“Kota Bandung ini sangat sensitif. Kepala daerah selanjutnya harus bisa bersih dari korupsi dan menata kembali tata kelola pemerintahan dengan melibatkan orang-orang yang kapabel,” tandasnya. (rup)
i satu forum
