POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Setibanya di Jakarta, tim pengawas (timwas) penyelenggaraan haji 2024 dari DPR langsung menggelar rapat evaluasi. Setelah dibuka resmi oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, rapat dilanjutkan secara tertutup di gedung DPR kemarin (1/7).
Dilansir dari halaman Jawapos.com, diketahui dalam penyelenggaraan haji tahun ini, Muhaimin didapuk sebagai ketua timwas penyelenggaraan haji 2024 dari unsur DPR. Selama proses pengawasan, banyak didapatkan temuan. Yang menonjol adalah jemaah haji yang masih berdesak-desakan di dalam tenda saat di Mina.
Menjelang magrib tadi malam, rapat evaluasi Timwas Haji DPR berakhir. Hasilnya, sebagaimana disampaikan Muhaimin dan anggota timwas, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024. ”Kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detail dari ibadah haji 2024,” ujar Muhaimin.
Dia mengatakan, pansus itu bertujuan menggali perbedaan data antara di Siskohat dengan temuan di lapangan. Termasuk mengenai penetapan alokasi kuota tambahan yang terbagi rata antara haji khusus dan reguler. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20 ribu kursi. Kemenag lantas membagi 10 ribu untuk masing-masing haji khusus dan haji reguler.
Selain itu, Muhaimin menyebut ada data yang tidak cocok antara di Siskohat Kemenag dengan data temuan timwas di lapangan. Dia menyebut, urusan itu tidak bisa diselesaikan oleh Timwas Haji DPR. Sehingga diperlukan pembentukan pansus. Pertimbangan lain, pembentukan pansus karena pelayanan haji menjadi tanggung jawab kementerian. Selain Kemenag, ada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.
Muhaimin juga menyoroti diplomasi Menag Yaqut Cholil Qoumas ke otoritas Saudi yang kurang maksimal. Sehingga ada beberapa layanan yang kurang maksimal. Termasuk kondisi jemaah haji yang penuh sesak saat berada di tenda Mina. ”Diplomasi yang dilakukan Menag tidak cukup kuat memiliki bargaining,” tegasnya.
Dalam pengawasan, timwas menemukan masih banyaknya jemaah Indonesia yang berhaji menggunakan visa nonhaji. Sehingga, ketika mereka di Makkah dihadapkan pada persoalan hukum. Temuan timwas, sedikitnya 700 orang Indonesia mencoba berhaji dengan visa nonhaji.
Anggota Timwas Haji DPR Nurhuda Yusro dalam kesempatan sebelumnya mengatakan, banyak modus yang digunakan jemaah yang tidak sesuai prosedur tersebut. ”Di antaranya, mereka masuk terlebih dahulu lewat Riyadh,” tuturnya.
Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji terus berjalan. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat lebih dari 66 ribu jemaah sudah tiba di tanah air. Kemenag terus mengimbau supaya jemaah mematuhi aturan barang bawaan saat pulang ke tanah air. Dengan begitu, tidak sampai ada koper yang dibongkar yang berpotensi mengganggu jadwal penerbangan.
Anggota Media Center Kemenag Widi Dwinanda menyampaikan, salah satu yang harus diperhatikan jemaah adalah larangan membawa air zamzam. ”Masih ada yang ditemukan membawa air zamzam di kopernya,” katanya di Asrama Haji Pondok Gede kemarin. Sesuai aturan, air zamzam sudah disiapkan saat jemaah tiba di asrama haji. Jadi, tidak perlu membawa air zamzam saat pulang.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengingatkan bahwa berat maksimal koper jemaah haji adalah 32 kg. Koper ditimbang di hotel tempat jemaah menginap. Setelah itu, koper dibawa ke gudang untuk pemeriksaan X-ray. Dia mengungkapkan bahwa masih ada jemaah yang nekat memasukkan air zamzam di kopernya. ”Pasti akan dibongkar kopernya untuk mengeluarkan air zamzam,” jelasnya.
