POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) para pejabat diminta menanggalkan status ASN bagi yang ingin maju dalam kontestasi politik. Untuk itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ingatkan pentingnya profesionalisme, etika dan netralitas bagi para ASN.
Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto menyampaikan hal itu saat menanggapi fenomena para Sekretaris Daerah (Sekda) di berbagai daerah yang tampak terpajang dalam baliho diduga sebagai bakal calon bupati atau walikota. Bagi dia, di samping benar atau tidaknya informasi tersebut, maju dalam pencalonan merupakan hak dari warga negara.
Namun, bagi seseorang yang berstatus ASN, maka ia mengingatkan untuk mundur atau cuti di luar tanggungan negara. Jika memang tidak merasa memasang baliho, maka harus segera diturunkan dengan kesadaran penuh.
“Ketika (foto di baliho diduga bentuk sosilaisasi pencalonan) dipampang-pampang, ga boleh. Itu namanya membiarkan pelanggaran. Meskipun orangnya ga ngaku tapi dia kan tau, ‘loh ini foto saya, siapa yang masang’ Turunkan ” ucap Tasdik di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/5).
“Silakan (ASN yang ingin jadi kepala daerah), itu kan hak konstitusi, tapi yang penting jangan melanggar. Tadi, melanggar netralitas. Kalau sungguh-sungguh ingin maju, ya harus mengundurkan diri berhenti, pensiun dini,” ia melanjutkan.
Hal ini berlaku bagi para ASN yang saat ini menjabat sebagai Penjabat bupati atau walikota di sejumlah daerah. Mereka harus mundur jika serius ingin maju dalam kontestasi Pilkada yang berlangsung tahun ini.
“Lebih baik (mundur), jauh-jauh hari sudah ngatur strategi. Termasuk berapa nih kebutuhan biayanya yang harus disiapkan, itu harus jauh-jauh hari,” bebernya.
Pihaknya pun tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan tersebut. Bagi para ASN yang melanggar aturan mengenai netralitas sudah dianggal melanggar sumpah janji di atar kitab suci.
“Bukan hanya ditegur, berhenti dengan tidak hormat juga,” katanya.
Diketahui, beberapa foto sejumlah Sekda di berbagai daerah dipasang terpampang diduga berkaitan sosialisasi Pilkasa. Beberapa di antaranya adalah Sekda Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan.
Hingga berita ini ditayangkan, Dikdik sudah dihubungi melalui pesan singkat, namun belum memberikan respon. (jpc)
