POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melakukan audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jabar terkait penanganan dan percepatan Pelaksanaan Program Sungai Citarum.
Bey mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendengarkan berbagai masukan kolaborasi komunitas dalam hal ini perwakilan Walhi Jabar, dimana peran pentahelix untuk lebih dikuatkan lagi dalam 10 bulan terakhir masa persiapan exit strategi Perpres Citarum tahun 2025.
“Model penguatan pokja-pokja yang ada di Satuan Tugas Citarum harus menjadi percontohan bagaimana model pengelolaan DAS secara holistik dan dapat direplikasi pada DAS lain di Indonesia, hal ini akan kami bawa menjadi bahan rapat teknis setingkat Ess.1 di 19 Kementerian dan akan kami laporkan hasilnya kepada Presiden,” kata Bey.
Bey menambahkan, untuk membantu percepatan perbaikan Citarum, ada Sungai Cikapundung yang revitalisasinya sudah terlihat dan bisa dirasakan. Selain itu, BBWS juga sudah mengendalikan dengan baik. Jadi adanya Satgas Citarum udah sangat membantu.
“Kami melihat sudah ada perbaikan dari sebelumnya. Sudah ada kolam retensi yang mengendalikan banjir. Kami ingin mengelola sungai-sungai lain selain Citarum agar membaik. Sejak covid banyak anggaran yang terkonsentrasi ke pemulihan Covid-19 dan jika ada kecurangan tolong laporkan kepada kami serta jika ada masukan, sampaikan ke kami,” tandas Bey.
“Semangat kita sama, jangan sampai produk yang dikeluarkan jadi produk aja, harus ada pengawasan bahkan 19 kementerian tidak efektif, laporkan pada kami,” terang Bey.
Menurutnya, jangan berharap hasil yang instan, pihaknya sudah mulai edukasi dari sekolah-sekolah untuk memilah sampah. Selain itu juga program magotisasi belum ada yang benar-benar berhasil.
“Kami ingin masyarakat mulai milah sampah dari rumah. Namun tidak semudah itu. Kabupaten dan kota kami minta untuk memilah sampah dari rumah,” jelasnya.
Ketua Harian Satgas PPK DAS Citarum Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim mengungkapkan, untuk pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan koordinasi yang diwujudkan oleh para Dansektor. Bahkan 11 bulan ke depan pihaknya akan melaksanakan apa yang difokuskan sesuai rencana aksi (renaksi).
“Kami sudah menjalankan apa yang menjadi arahan Pj Gubernur Jabar. Kami juga mendengar apa yang disampaikan Walhi, kami wadahi, dan bersama-sama melaksanakan apa yang disarankan. Semoga menjadi solusi terbaik,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang menuturkan, setidaknya ada lima catatan kritis terkait kondisi Sungai Citarum saat ini. Menurut dia, Perpres ini sudah baik, tapi berbicara soal pentahelix, masih banyak yang harus diperbaiki bahkan tidak semua 19 Kementerian ini terjun langsung, begitu juga kabupaten kota yang merupakan naradamping, belum maksimal.
“Kami menyampaikan rasa kepedulian kami dalam Citarum. Yang menjadi keliru itu ketika ini dianggap berhasil dan dijadikan showcase. Jika belum berhasil, terang-terangan aja sampaikan. Harus kita legowo, dari citarum bestari sampai citarum harum belum berhasil,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, terkait penegakan hukum Walhi Jabar melihat ada tindakan yang nyata tapi tidak diproses. Artinya penegakan hukum kepada para pelaku atau pelanggar lingkungan belum dijalankan.
“Kami membuat zero tolerance police, tidak ada toleransi bagi para pelaku perusak, baik di lahan kritis dan lainnya. Kami berharap dapat mengeluarkan instruksi khusus untuk kabupaten kota di waktu 10 tahun yang masih tersisa,” tuturnya.
Kata dia, 10 bulan lagi Program Citarum Harum akan menjadi warisan PJ Gubernur Jabar kepada bupati dan walikota definitif tahun depan. Misalnya terkait urusan sampah dari tahun 2021 Kota Bandung, sebagai penghasil sampah terbesar di cekungan bandung, harus mencari lahan alternatif.
“Ada dua penyelesaian sampah, pertama sampah darurat dengan mengirim surat dari gubernur/walikota/bupati tentang darurat sampah, maka akan dibantu oleh TNI. Sampah diolah menjadi RDF, kemudian dijual. Kedua soal Sampah di masyarakat. Pemerintah tidak melakukan edukasi. Sosialisasi udah dilakukan, tapi turunan-turunanya belum dilaksanakan dengan maksimal,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam Kemenkomarvest RI, M Saleh Nugrahadi menyebut, sampah itu kemampuan kota dan kabupaten. Sedangkan pusat sudah memberikan bantuan, tapi belum terserap semua.
“Betul memang Citarum belum beres semua, tapi sebenernya yang ingin ditunjukan adalah colaborative action. Kita punya Perpres, sudah punya regulasi yang jelas,” jelasnya.
Lalu, kata Saleh, Indonesia punya contoh dan gerakan-gerakan yang sudah berproses. Memang belum selesai, tapi ada sesuatu yg bisa ditunjukkan hasilnya terkait penanganan sampah.
“Kita bisa reevaluasi renaksi. Dengan SDM yang ada mudah-mudahan bisa selesai. Kesimpulannya, masalah sampah harus diselesaikan bukan dengan cara membuka lahan baru, tapi harus memulai pilah sampah dan kelola sampah agar tidak menjadi penumpukan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui audiensi antara Pj Gubernur Jabar berserta jajaran dan Walhi Jabar dihadiri juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Kementerian PUPR RI (ir. Bastari, M.Eng).
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; (Dikky Achmad Sidik ST.MT). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; (Dr. Ir. Prima Mayaningtyas, M.Si).
Kemudian, Komandan Sektor 2 Citarum Harum, Kolonel Arm Norman Wisdom Ginting. Komandan Sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto. Komandan Sektor 14 Citarum Harum. Kolonel Czi Bambang Prasetyo. S.E. Komandan Sektor 23 Citarum Harum, Kolonel Caj Arief Hidayat, S.Sos. Direktur Perum Jasa Tirta II. Tim Ahli Satgas PPK DAS Citarum (Taufan Suranto, Nadia Astriani) dan jajaran Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum. (*)
