POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Nama Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, disebut dalam film Dirty Vote yang sedang menuai kontroversi belakangan ini. Penunjukannya sebagai Pj Gubernur dinilai janggal oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.
Sementara itu, Bey mengaku enggan berkomentar banyak soal namanya yang disebut dalam film. Dia hanya menegaskan selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kami selaku ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak,” kata dia ketika ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (12/2).
Jikapun ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu pasangan calon (paslon), Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan.
“Silahkan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal,” ucap dia. “Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral,” tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menjelaskan kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan penjabat gubernur oleh Jokowi. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden.
“Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukkan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas Feri.
Feri kemudian mencontohkan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro kesekretariatan presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi kesekretariatan presiden di 2021.
Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang merupakan kepala kesekretariatan presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010, saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
