POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) monitoring dan evaluasi (Monev) rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahun 2023.
Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti mengatakan, kegiatan monev tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya penyimpangan maupun kekeliruan saat realisasi program ini.
“Inikan bantuan untuk warga yang sangat membutuhkan tempat tinggal layak huni, apalagi anggarannya tidak seberapa. Oleh karena itulah, kita maksimalkan anggaran yang ada supaya benar-benar menjadi rumah layak huni,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya menerima banyak laporan terkait kebutuhan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan rutilahu. Laporan tersebut berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di wilayahnya.
“Masih banyak masyarakat yang perlu penanganan rutilahu. Sedangkan rutilahu yang akan ditangani dengan APBD KBB hanya sebanyak 197 rumah,” jelasnya.
“Perbaikan rutilahu tidak bisa serta merta langsung diperbaiki, tapi harus melalui proses. Dimana baru bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, usulan perbaikan rutilahu dari berbagai elemen ada yang sudah masuk ke Disperkim KBB. Namun setelah disurvei, kondisinya masih banyak yang layak sehingga tak bisa diakomodir.
“Tidak ujug-ujug dilakukan perbaikan, karena inikan menyangkut penganggaran uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Tahun 2023 sebanyak 233 rutilahu yang kami perbaiki,” katanya.
Masih kata Anni, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 target rutilahu yang akan diperbaiki sebanyak 23.859. Namun target tersebut tidak tercapai.
“Selama lima tahun hanya 7.485 rutilahu yang direhabilitasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.490 rutilahu diperbaiki dengan menggunakan APBD KBB,” katanya.
Ia menegaskan, pada tahun 2018 sebanyak 2.473 rutilahu yang direhabilitasi dan 2019 turun menjadi 1.140 selanjutnya pada tahun 2020 hanya sebanyak 741 rutilahu yang dibantu.
“Kemudian 2021 naik menjadi 1746 dan tahun 2022 sebanyak 1.385. Sumber anggaran perbaikan tidak hanya dari APBD KBB tapi juga bantuan dari provinsi, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB,” tandasnya. (Kro)
