POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Belakangan banyak sekali video viral yang sangat kontradiktif, yang satu adalah video – video kesedihan ribuan karyawan perusahaan yang telah bekerja bertahun – tahun dan terkena lay off karena perusahaan tutup.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik mengatakan, memang Jabar memiliki realisasi investasi tertinggi dibanding propinsi lain dengan nilai investasi 174,58 Trilyun atau sekitar 14,46 % dari total investasi nasional di tahun 2022.
Namun terjadi penurunan daya serap tenaga kerja untuk per 1T investasi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh investor masuk ini lebih banyak padat modal dengan tehnologi digital dan otomation.
“Seiring waktu memang mau tidak mau Jabar harus bertransformasi ke industri padat modal, digital dan tehnologi tinggi namun untuk saat ini, dengan kualitas pekerja dan pencari kerja dengan background paling tinggi jumlahnya adalah lulusan SD, diikuti SMA/K, SMP, dan Perguruan Tinggi, maka dalam masa transformasi ini, Industri padat karya masih sangat dibutuhkan,” ujar Ning melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (10/12/2023) malam.
Menurut Ning, industri padat karya sendiri memiliki persaingan yang luar biasa, bukan saja antar negara bahkan antar provinsi, utamanya terkait upah. Dengan melemahnya pasar, dan persaingan ketat, maka buyer memilih produsen dengan biaya termurah atau yang paling kompetitif.
“Di Jabar sendiri industri-industri padat karya banyak yang adanya di kota atau kabupaten dengan upah yang relatif tinggi. Sehingga hal tersebut yang memicu banyaknya relokasi ke daerah lain dengan upah yang lebih kompetitif dengan infrastruktur yang juga menunjang sehingga mengurangi biaya produksi. Misalnya ke Jawa Tengah. Adapun perusahaan yang tidak sanggup bertahan, mereka tutup permanen,” paparnya.
Baca Juga: Dispusipda Jabar Kenalkan Kisah Heroik Bojong Kokosan pada Generasi Muda
Ning berharap, pembangunan yang sudah sangat baik dilakukan Pak Presiden di Jabar sekarang bisa dilakukan pemerataan di daerah yang secara upah masih kompetitif, sehingga pengusaha tidak relokasi keluar Jabar.
“Kami juga berharap kepala daerah di Jabar paham betul situasi ini sehingga bisa kolaborasi dengan para stakeholders untuk bisa meyakinkan pengusaha tidak relokasi. Kalau ini yang terjadi, pemerintah dirugikan, pekerja dirugikan juga pengusaha menanggung banyak kesulitan. Saya lebih menekankan diciptakannya kondusivitas dunia usaha, termasuk di dalamnya kepastian dan ketaatan hukum terkait pengupahan,” jelasnya.
Baca Juga: Rumah Milenial Avanya Avega di Podomoro Park Bandung Bisa Dicicil KPR Express Rp4 Jutaan/Bulan
Ning membeberkan, saat ini memang harus mulai fokus juga pada pariwisata dan ekonomi kreatif dan UMKM. Namun semua butuh proses dan belum mampu menyerap tenaga kerja yang di layoff oleh industri padat karya.
“Apalgi fokus pada pengembangan SDM, sehingga nantinya mampu bekerja di sektor industri dengan sistem digital dan tehnologi tinggi, yang sekarang sudah mulai masuk di Jabar. Kami, siap membantu pemerintah melakukan mapping kebutuhan SDM di industri-industri yang berinvestasi di Jabar,” pungkasnya. (*)
