POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG– Proses lelang gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuai demo.
Ratusan massa LSM PMPRI demo di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Jalan RE Martadinata No 119, Rabu (6/12). Foto: Mamun Aliah Malik/Pojokbandung.com
Pasalnya, diduga ada pemufakatan jahat oleh oknum Pokja dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Imbasnya, proses lelang proyek IPDN bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Patgulipat lelang gedung IPDN ini dibeberkan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) saat menggelar demo di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Jalan RE Martadinata No 119, Kota Bandung,Rabu (6/12/2023).
Sekretaris Jenderal LSM PMPRI, Anggi Dermawan menegaskan, proses lelang yang tidak transparan akan merugikan para peserta lelang dalam hal persaingan usaha. “Bahkan, rakyat Indonesia juga turut dirugikan,” tandas Anggi.
Anggi menduga, pembangunan gedung IPDN ini terjadi kongkalingkong BP2JK Wilayah Jawa Barat dan Satuan Kerja Kementerian PUPR.
Karena itu, Anggi meminta pertanggungjawaban Pokja dan PPK dalam proyek pembangunan gedung IPDN tahun 2023/2024 ini. Begitu juga Menteri PUPR harus bertanggung jawab secara hukum ketika terbukti melakukan pelanggaran. Anggi menuding kecurangan dilakukan oleh Joko Triyo bekerjasama dengan Satker Cipta Karya Kementerian PUPR, Iqbal Perkasa untuk memenangkan salah satu peserta tender lainnya dengan cara yang tidak jujur.
“Kecurangan ini melanggar prinsip persaingan terbuka, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tandas Anggi.
Anggi menambahkan, sebagai warga negara yang peduli akan integritas pemerintahan, pihak terkait harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa dan konstruksi lebih obyektif dan adil.
“Kami mendesak pemerintah untuk menindak tegas dugaan pelanggaran proses pelelangan pembangunan gedung IPDN 2023/2024,” tegasnya.
Aksi demo ini menemui jalan buntu, karena Kepala BP2JK Wilayah Jawa Barat ogah menerima perwakilan pendemo.
Bahkan jalannya aksi sempat memanas karena ada orang yang mengaku dari BP2JK yang saat itu sempat mengeluarkan bersikap arogan. Beruntung, massa pendemo tidak terpancing.
Sementara Kapolsek Bandung Wetan, Kompol Danu Raditya Atmaja mengatakan, pihaknya menurunkan 125 personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
“Alhamdulillah, demo berjalan kondusif,” ujar Kapolsek.
Kapolsek menambahkan, pendemo bakal menggelar aksi serupa pekan depan, karena mereka menuntut diterima langsung oleh Kepala BP2JK.
Pihak BP2JK Wilayah Jawa Barat sendiri tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan mengenai tudingan pendemo dalam proyek pembangunan gedung IPDN. (man/mun)
