Jika Deadlock, Cawapres Prabowo Berpotensi dari Luar Koalisi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat mendeklarasikan dukungannya kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023). Foto: Miftahul Hayat/Jawapos

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat mendeklarasikan dukungannya kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023). Foto: Miftahul Hayat/Jawapos

POJOKBANDUNG.COM – Usai PAN dan Golkar sepakat bergabung, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mulai menggodok nama calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Masing-masing partai, sudah berancang-ancang menyodorkan usulannya.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, pasca masuknya PAN dan Golkar, sikap PKB tidak berubah. Sebagaimana sebelumnya, pihaknya tetap berpatokan pada hasil Muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024.

Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. “PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024,” ujarnya kemarin.

Ijtihad ini, lanjut dia, didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB. Selain itu, penting untuk memastikan program unggulan berjalan.

Sejauh ini, lanjut dia, proses penetapan capres dan cawapres berpedoman pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor. Sebab, dalam kerjasama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal dan membutuhkan detail-detail pembahasan.

“Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” katanya.

Sementara PAN, akan tetap menyodorkan nama Erick Thohir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku bakal membahas usulan Erick menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. “Ya (mengusulkan), nanti kan dibicarakan,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, Zulhas mengaku tidak mau terburu-buru. Sebab, yang berlangsung kemarin baru deklarasi dan belum sampai pada pembicaraan detail. Baru kemarin kan (deklarasi),” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, penentuan Cawapres Prabowo berpotensi rumit. Sebab, masing-masing parpol yang memberikan dukungan sudah memiliki nama-nama yang hendak diusulkan internalnya.

“Karena bila di internal KKIR semua ketua umum yang menjadi anggota ingin menjadi cawapres, maka kebuntuan politik (political deadlock) bisa terjadi.

Namun situasi itu, juga memunculkan peluang bagi masuknya orang-orang non partai. Khususnya mereka yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. Sebab di titik itulah, dibutuhkan win-win solution yang bisa diterima semua partai.

“Gibran, Khofifah, atau nama lainnya ini, berpotensi untuk dipasangkan karena langsung dihadirkan oleh Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Meski ditampik, Agung menilai sulit untuk memisahkan kaitan Jokowi dengan KKIR. Bukan hanya para ketumnya yang merupakan anggota kabinet langsung, Jokowi juga kerap menunjukkan endorsmen pada Prabowo.

Sehingga relasi intim yang terbangun antara Jokowi dengan Prabowo, Zulkifli Hasan maupun Airlangga Hartarto bukan lagi sebatas soal kinerja, tapi bagaimana hal-hal strategis lain turut dibahas termasuk soal pilpres. “Di titik inilah, susah untuk tidak mengaitkan bergabungnya Golkar-PAN tanpa hadirnya dukungan istana,” jelasnya.

Namun Presiden Joko Widodo menampik anggapan itu. Ketika dia ditanya meraptanya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, Jokowi enggan berkomentar. Dia menyerahkan itu ke partai. “Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai,” ucapnya.

Jokowi juga menampik bahwa ada komunikasi dengannya. Meski dua ketua umum partai itu adalah menterinya. “Saya bukan ketua partai. Saya presiden,” tegasnya saat menemui media seusai pemberian Tanda Kehormatan.

Di tempat yang sama, merapatnya Golkar ke Prabowo mendapat apresiasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyebutkan bahwa bagus jika Golkar sudah memiliki sikap. “Tadi saya diberitahu oleh Pak Airlangga, saya kira keputusan Golkar untuk gabung dengan Gerindra sudah jadi keputusan. Jangan shoping around,” ucapnya.

Dia menyatakan kalau Golkar tidak perlu mengusung capres. Jadi bisa fokus ke cawapres dan jumlah kursi di parlemen. “Harus solid. Kalau ada perbedaan itu biasa,” ungkap Luhut.

Terpisah, PDI Perjuangan (PDIP) masih terus menggodok nama bakal calon wakil presiden (Bacawapres). Salah satu nama yang berpelung menjadi pendamping Ganjar Pranowo adalah putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Menurut Basarah, Puan Maharani, ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI menyebutkan bahwa nama Yenny masuk dalam daftar bacawapres Ganjar.

Selain Yenny, ada juga nama Sandiaga Uno, Mahfud MD, Andika Perkasa, hingga Erick Thohir. “Dan masih banyak lagi. Semua nama itu muncul di permukaan publik,” terang Wakil Ketua MPR RI itu di komplek parlemen, Senayan kemarin (14/8).

Basarah mengatakan, semua nama itu mempunyai peluang cukup tinggi menjadi pendamping Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Tentu, pihaknya akan melihat perkembangan formasi capres – cawapres yang diusung partai lain.

Legislator asal Dapil Malang Raya itu menyatakan bahwa nama cawapres Ganjar baru akan jelas menjelang waktu pendaftaran pasangan calon (Paslon) ke KPU RI. “Kita tunggu nanti pada batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang telah diatur KPU,” bebernya.

Terkait sikap PPP yang terus menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres, Basarah mengatakan, kerja sama politik PDIP dengan partai lain bersifat sukarela. Tidak boleh ada paksaan, apalagi ancaman.

Menurut Basarah, kerja sama politik yang tidak berlandaskan kesukarelaan hanya akan menjadi batu pengganjal. “Kalau kerja sama politik tidak berdasarkan kesukarelaan, maka perjalananya akan sulit,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa keputusan terakhir soal sosok cawapres Ganjar berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu sudah menjadi keputusan partai banteng.

Jika nanti nama cawapres yang ditetapkan Megawati bukan Sandiaga Uno, maka pihaknya tidak keberatan jika PPP hengkang dari koalisi yang dibentuk PDIP. “Monggo. Bagi PDIP, kerja sama harus sukarela,” papar Basarah.

Apalagi, lanjut Basarah, partai banteng memiliki tiket sendiri untuk mengusung pasangan capres – cawapres, karena jumlah kursinya di parlemen sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap Sandi tidak dipilih menjadi pendamping Ganjar pada Pilpres 2024.

Rommy sebelumnya mengatakan pihaknya baru akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tak terpilih jadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Namun, dia tidak menjelasakan sikap apa yang akan diputuskan.

Yang jelas, kata Rommy, Sandi sudah memenuhi syarat untuk menjadi cawapres Ganjar. Dia tidak menampik akan adanya perubahan di tubuh koalisi pendukung Ganjar. “Kondisi politik sangat cair,” tandasnya.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, setelah Partai Golkar dan PAN mendukung Probowo menjadi capres, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. “Dukungan kepada Prabowo sebagai penanda bubarnya KIB,” terangnya.

Sebab, tiga partai yang ada di dalam KIB memiliki sikap politik yang berbeda. Maka, koalisi itu tidak berlanjut dengan sendirinya dan berakhir dengan baik-baik. PPP mendukung Ganjar Pranowo, PAN dan Golkar mendukung Prabowo.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi mengatakan, PPP tidak mempersoalkan dukungan kedua partai itu kepada Prabowo.

“Kami mengucapkan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang telah menentukan sikap politik menuju Pilpres 2024,” terang mantan wartawan itu.

Setelah PAN dan Partai Golkar mendukung Prabowo, kata Awiek, sembilan partai politik (Parpol) di parlemen telah memberikan dukungan politik kepada tiga bakal capres, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP mengusung Ganjar Pranowo. Sementara tiga parpol yakni Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan. Sedanhkan empat parpol, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN mengusung Prabowo Subianto.

Maka, koalisi parpol di parlemen terbagi dalam formasi 2,3,4, yaitu dua parpol mendukung Ganjar Pranowo, tiga parpol mendukung Anies Baswedan, dan empat parpol mendukung Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, dengan terbentuknya tiga poros koalisi di parlemen, maka Pemilu 2024 diharapkan bisa berjalan aman dan damai. “Dan bisa mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif,” tandasnya.

Dari Istana Wakil Presiden, Ma’ruf Amin merespon potensi munculnya tiga poros calon presiden. Sejumlah pihak menilai, adanya tiga poros itu bisa menekan adanya polarisasi yang tajam. “Poros yang satu itu Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN,” katanya usai upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 di Bumi Perkemahan Cibubur kemarin (14/8). Kemudian poros kedua ada PDI Perjuangan dan poros koalisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

Ma’ruf menegaskan ada tiga poros maupun misalnya hanya dua poros, tidak menimbulkan terjadinya polarisasi. Dia berharap Pilpres 2024 menjadi ajang pemilihan dengan kontestasi yang penuh rasa persahabatan. Kemudian juga penuh rasa kegembiraan serta saling menghormati.

Dengan suasana yang positif seperti itu, diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan masyarakat. “Menurut saya tiga ataupun dua (poros) tidak boleh ada polarisasi,” tegasnya.

Ma’ruf juga menyampaikan pada 2024 nanti, generasi muda sebagai pemilih pemula akan menentukan. Karena jumlah mereka sangat besar. Menurut dia, calon pasangan capres-cawapres yang paling bisa memberikan pemahaman tentang programnya nanti secara menarik, bakal menjadi pilihan para generasi muda.

“Generasi muda sekarang sudah cukup cerdas,” katanya. Pasalnya mereka sudah bisa mengikuti arus informasi maupun pemberitaan, termasuk kabar-kabar di media sosial. Sehingga para generasi muda tersebut, akan dengan mudah untuk mengukur siapa calon pemimpin yang terbaik. Kemudian menentukan arah pilihan politiknya saat coblosan di 14 Februari 2024 nanti. (lyn/far/lum/wan)

loading...

Feeds

POJOKBANDUNG.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengumumkan kerja samanya dengan Universitas Pasundan (Unpas) melalui penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum …