POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal kemudahan proses pendaftaran dan pembayaran menjadi peserta.
Selama kurun waktu kurang lebih dua tahun, kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia telah membuahkan hasil yakni sudah 42 ribu pekerja menggunakan kemudahan layanan tersebut.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyampaikan, kerja sama dengan PT Pos Indonesia ini sejak akhir tahun 2021 telah membawa banyak kemudahan khususnya bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berada di pedesaan.
“Jadi hari ini kita bertemu dengan PT Pos untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja sama di antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia. Tentu kami berterima kasih karena dengan kerja sama ini setidaknya hampir 42 ribu pekerja bisa mendaftar lewat kantor-kantor Pos yang tersebar di seluruh kecamatan di tanah air,” ucap Zainudin usai melakukan rapat monitoring dan evaluasi di Gedung Pos Regional III Bandung, Rabu (5/7/2023).
Zainudin menyampaikan, selama tahun 2022 jumlah transaksi yang terjadi di seluruh Kantor Pos & Outlet sebanyak 249.953 transaksi. Jumlah tersebut terdiri dari pendaftaran pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pembayaran iuran untuk peserta BPU serta pekerja penerima upah (PU).
“Kami akan terus tingkatkan fleksibilitas ini agar kapanpun dan di manapun pekerja ingin mendaftar, semua kanal BPJS Ketenagakerjaan tersedia,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto menambahkan, kolaborasi ini saling menguntungkan karena PT Pos memiliki target melakukan digitalisasi bagi kelompok usaha kecil mikro, begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menyasar kelompok informal untuk perlindungan pekerja.
“Manfaatnya bagi kedua belah pihak. PT Pos mendapatkan targetnya, kami BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja informal tersebut apalagi ini dilakukan di kantor PT Pos Indonesia di setiap daerah,” imbuhnya.
“Target utama kami yakni memberi perlindungan dan juga kebermanfaatan bagi pekerja, khususunya kelompok usaha kecil mikro,” sambungnya.
Romie menuturkan, hingga saat ini cakupan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di Jawa Barat masih kecil. Jumlahnya, dari 7 juta pekerja baru 700 ribu-an peserta.
“Mudah-mudahan kerja sama dengan PT Pos Indonesia ini bisa meningkatkan jumlah peserta. Karena akan lebih mempermudah pelayanan mulai dari pendaftaran hingga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan di PT Pos Indonesia,” imbuhnya.
