POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus blusukan ke berbagai pelosok desa guna melakukan verifikasi faktual (verfak) keanggotaan partai politik.
Kepala Divisi Teknis Pemilu KPU KBB, Ripki A Sulaeman mengaku, selain banyaknya sampel yang harus didatangi. Kondisi wilayah KBB yang luas membuat petugas bekerja ekstra untuk melakukan pengecekan.
“Berdasarkan data yang tercatat di KPU KBB, verifikasi faktual harus dilakukan ke sembilan partai politik. Parpol tersebut, antaralain Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Ummat, dan Partai Perindo,” sebutnya, Senin 31 Oktober 2022.
Ia menjelaskan, anggota partai tersebut tersebar di 16 kecamatan yang mencakup 165 desa.
“Sampling keanggotaan sembilan parpol itu di KBB mencapai 2.674 orang, mereka harus didatangi satu persatu untuk pengecekan,” jelasnya.
BACA JUGA: UNIQLO Heritage Bandung, Toko UNIQLO Pertama di Indonesia Berkonsep Baru Resmi Dibuka
Selain banyaknya sampel yang harus didatangi, sambung dia, kendala lain yang dihadapi adalah luas wilayah. Misalnya saja seperti yang dilakukan saat verifikasi faktual keanggotaan parpol di Kampung Warung Awi, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah.
“Kami yang didampingi anggota KPU Jabar, Undang Suryatna, harus blusukan menyusuri gang sempit,” bebernya.
Kendati demikian, hal tersebut menjadi konsekuensi dari petugas untuk menyelesaikan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Mengingat, sambung dia, untuk proses verifikasi tingkat kabupaten ini ditargetkan selesai tanggal 4 November 2022, sehingga apapun kondisi di lapangan harus dihadapi.
“Untuk progresnya hingga saat ini sudah mencapai 95 persen yang diantaranya telah terverifikasi dengan kami datangi ke kediamannya,” ujarnya.
Selama kegiatan verfak, tambah dia, pihaknya mengerahkan sebanyak 19 orang pegawai sekretariat dan lima orang komisioner.
Ia mengatakan, sejak pertengahan Oktober lalu para petugas disebar ke 165 desa, menyusuri perkampungan padat penduduk hingga perkampungan di tepi persawahan.
“Jika petugas tidak bisa menemukan sampling anggota parpol yang harus diverifikasi faktual, maka pada tahapan selanjutnya parpol harus menghadirkan anggotanya tersebut,” pungkasnya.
(kus)
