Relawan usul Ambil Sekda dari Luar Pemkab Bandung
POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Relawan Bedas dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung mulai angkat suara terkait seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung. Mereka ingin mengingatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna agar tidak salah pilih dalam menetapkan sekda.
Para relawan Bedas merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal visi misi dan program yang dijanjikan pasangan Bedas pada Pilbup 2020 lalu. Penentuan jabatan sekda dinilai menjadi momen krusial yang menjadi salah satu faktor sukses tidaknya Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan.
Relawan Bedas asal Cicalengka, H Tatang Saripudin mengaku sangat gembira karena seleksi calon sekda ini dilakukan secara terbuka. Dengan open bidding tersebut ia berharap Bupati DS dapat memperoleh banyak pilihan calon sekda terbaik karena membuka kesempatan memperoleh calon sekda dari luar Pemkab Bandung.
“Sesuai undang-undang untuk seleksi calon sekda ini kan bisa diikuti oleh ASN manapun di Jawa Barat. Ini sangat positif, semoga Pak Bupati mendapat pilihan calon sekda terbaik,” ujar H Tatang kepada wartawan di Soreang, Selasa (25/5/2021).
Namun ia secara khusus menyoroti cukup banyaknya ASN Pemkab Bandung yang mengikuti seleksi calon sekda tersebut.
Pasalnya, dari 11 nama yang sudah mendaftarkan diri, delapan diantaranya adalah mantan pejabat kepercayaan Bupati Dadang Naser.
Tatang mengaku menghormati hak setiap ASN untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi calon sekda tersebut. Namun di sisi lain, sebagai relawan ia juga memiliki hak untuk memberi masukan atau mengingatkan Kang DS agar tidak salah pilih dalam menetapkan sekda.
“Rekam jejak dan kompetensi calon sekda tentu harus diutamakan karena tugas Sekda Kabupaten Bandung saat ini sangat berat. Jangan sampai ngambil sekda yang suka berpolitik, apalagi yang kemarin (pilbup) ikut mendukung calon lain,” tandas Tatang.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat terutama di kalangan relawan Bedas, terdapat sebagian ASN Pemkab Bandung yang tidak bersikap netral bahkan ikut mendukung salah satu paslon pada gelaran Pilbup Bandung 2020 lalu.
Buktinya, kata dia, sudah ada ASN yang dilaporkan dan diputus bersalah oleh Bawaslu.
Bahkan, kata dia, tak sedikit pejabat dan ASN yang sangat kental dan dikenal sebagai orang dekat bupati sebelumnya sehingga hal itu menjadi catatan para relawan Bedas.
“Sekarang di relawan muncul anggapan, kemarin (Pilbup) mendukung paslon lain, sekarang berebut menjadi calon sekda di kabinet Bedas. Ini kan ironis. Menurut saya, sekalian saja ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung biar lebih clear dan fatsun ke Bupati,” ungkapnya.
Ia khawatir pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya, nantinya malah akan menjadi beban Bupati DS. Padahal pemerintahan Bedas ini memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan.
“Sekda itu harus fatsun dan bisa bekerjasama dengan Bupati. Kalau yang tidak clear, dia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya dia nyari celah untuk menjatuhkan Kang DS. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat Bupati,” tambah Tatang.
Hal senada juga diungkapkan oleh relawan Bedas asal Rancaekek, Rizal Perdana Kusumah. Menurut Rizal, open bidding calon sekda Kabupaten Bandung merupakan momentum untuk mereformasi birokrasi di tubuh Pemkab Bandung.
Jabatan Sekda, kata dia, merupakan jabatan yang sangat strategis dan vital dalam menyukseskan visi misi serta program yang dijanjikan pasangan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.
Oleh karena itu, Rizal memandang Bupati Dadang Supriatna tidak cukup jika hanya melihat aspek normatif atau profesionalisme, melainkan juga harus melihat aspek politis, chemistry serta loyalitas.
“Yang paling utama calon sekda itu harus fatsun, satu nafas, satu jiwa, bisa bekerjasama serta bisa menjabarkan visi misi Bedas. Dan saya melihat sosok itu sulit dijaring dari internal Pemkab Bandung,” ungkap Rizal.
Ia menyebut diakui atau tidak banyak sekali ASN Pemkab Bandung maupun ASN di mana pun yang terlibat politik praktis setiap menjelang pilkada. Padahal aturan melarang hal tersebut.
Rizal yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung mengatakan sangat rentan jika Kang DS memaksakan mengambil sekda dari internal Pemkab Bandung. Sebab berdasarkan pengalamannya, tidak mudah untuk mengubah haluan sekda maupun ASN lain ketika masa transisi pergantian pemerintahan.
“Dulu masih banyak ASN yang waktu itu masih berhaluan ke Pak Obar, padahal Bupatinya sudah Pak Dadang Naser. Jadi perilaku PNS itu enggak akan langsung fatsun. Dan kultur itu sangat berpotensi terulang jika sekdanya dari internal,” ujarnya.
“Sekarang Bupatinya Kang DS, tapi sebelumnya kan Bupati Dadang Naser dua periode, ini agak khawatir. Kayanya lebih baik ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung,” tambah mantan anggota legislatif Partai Amanat Nasional itu.
Ia berharap calon sekda dari luar Pemkab Bandung memiliki komitmen politik yang baik kepada pasangan Bedas dibanding mereka yang memburu jabatan tapi sikap politiknya tidak berpihak kepada perjuangan Bedas saat bertarung pada Pilbup Bandung lalu.
“Pokoknya bukan penjilat bupati sebelumnya dan sekarang ingin leletak ka Bedas,” ucap Rizal.
Relawan asal Kecamatan Cangkuang, Abah Aloy Suryana (55), juga memiliki pendapat senada. Menurutnya, sangat wajar jika para relawan Bedas memiliki kekhawatiran jabatan sekda akan diisi oleh pejabat yang tidak kredibel dan fatsun kepada Bupati.
“Saya setuju dengan kekhawatiran teman-teman relawan Bedas (soal calon dari internal). Itu sangat wajar, karena kami berharap Pak Bupati tidak salah pilih sekda. Sekda itu ibarat istri yang mengatur rumah tangga. Tentu calon sekda harus punya chemistry sama Bupati, harus taat, tumut ka Bupati,” kata Abah Aloy.
Langkah bupati membuka open bidding sekda juga menurutnya suatu hal yang positif. Menurutnya, hal itu merupakan suatu sinyal bahwa Bupati Dadang Supriatna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sudah waktunya untuk melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Bandung.
“Insya Allah bupati faham bagaimana dia mendapatkan istri yang setia yang bisa membantu tugas-tugas Bupati dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Abah Aloy.
Cepi, relawan Bedas asal Pacet juga berharap Bupati Dadang Supriatna jangan sampai terkecoh dalam memilih calon sekda. Apalagi visi misi serta program yang dijanjikan pasangan Bedas sangat berat direalisasikan jika calon sekdanya loyo.
“Sikap Bupati yang membuka open bidding calon sekda merupakan sikap kehati-hatian beliau. Secara tidak langsung Pak Bupati juga ingin membuka pintu bagi ASN terbaik dari luar Pemkab Bandung. Itu jelas terlihat dan saya menyambut baik hal itu,” kata Cepi.
Apa yang dikhawatirkan para relawan Bedas soal kekhawatiran tidak fatsunnya calon sekda dari internal Pemkab Bandung, menurutnya, sangat beralasan. Ia juga mengaku akan sangat mendukung jika Bupati misalnya mengambil sekda dari luar Pemkab Bandung.
“Mencari sosok sekda ini tidak mudah, apalagi kita sudah tahu orang-orang yang ada di Pemkab Bandung. Saya yakin Pak Bupati sudah mengantongi nama calon sekda yang akan mendampingi beliau. Apalagi visi misi ke depan sangat berat sehingga diperlukan sosok yang qualified, cerdas dan Bedas. Enggak akan kuat kalau sekdanya loyo,” tuturnya.
