POJOKBANDUNG.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, sebanyak 97 ribu database aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Hal itu disebabkan lantaran data ASN belum diperbaharui dengan banyak data ASN yang tidak akurat.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, bahkan kumpulan data para pegawai negara tersebut selama ini ada yang palsu.
Sehingga, pemerintah hanya membayar gaji namun tidak ada orangnya.
“Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” ujarnya secara virtual, Senin (24/5).
Sejak saat itu, database PNS menjadi lebih akurat meski banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang data diri. Setelah beberapa tahun kemudian mulai banyak PNS yang mengajukan diri untuk daftar ulang.
“Pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual. Kemudian pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik,” jelasnya.
Dengan demikian, pihaknya meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga, PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
“Dilakukan oleh masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” pungkasnya.
(jpc)
