POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana mengatakan, banyak berita hoaks tentang vaksin yang beredar di Kota Bandung sekarang.
“Banyak hoaks bertebaran di medsos soal vaksin,” ujar Yayan kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).
Yayan mengatakan, berita hoaks tersebut paling banyak beredar di twitter. Meski di media sosial lain juga ada, namun tidak sebanyak di twitter.
Untuk itu, Yayan meminta masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
“Karenanya, kita menggelar webinar tentang sosialisasi menggunakan sosial media dengan bijak,” terangnya.
Yayan mengatakan beberapa hal yang menjadi ciri khas berita hoaks adalah pemberitaannya bertubi-buti, membabi buta dan bombastis.
Untuk masyarakat yang menerima berita yang disinyalir berita hoaks, bisa melaporkan ke
aplikasi Sok Atuh lapoRkeun INformasi negGatif (SARING).
“Kami tidak bisa melakukan tindakan terhadap akun yang menyebarkan berita hoaks. Makanya kita hanya bisa melaporkan ke pemerintah pusat. Baik itu akunya, maupun isi beritanya. Nanti pemerintah pusat yang akan melakukan tindakan dengan menutup akun tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Yayan mengatakan, Kota Bandung tetap mengikuti berita-berita yang berkembang di dunia.
Agar tidak ketinggalan infomasi dan agar informasi bisa diakses dengan mudah. Bahkan, Pemkot Bandung, pada 7 April 2021 mendatang akan meresmikan wifi publik di seluruh kecamatan dan kelurahan.
“Jadi sekitar 80 persen wifi sudah siap, mudah-mudahan dengan perbanyak wifi ini jadi multivel efek, bisa menimbulkan efek positif buat masyarakat. Dulu sudah ada hanya 50 titik dan itu terbatas, sekarang ada 500 titik,” papar Yayan.
Menurut Yayan, Diskominfo melayani ketersediaan wifi OPD, puskesmas, SMP, dan cctv di jalan-jalan yang sepi.
“Untuk jalan-jalan sepi ini jumlahnya 87 titik, dengan jumlah kamera sekitar 195 kamera,” terangnya.
Yayan bercita-cita kedepan kota Bandung bakal seluruhnya terkoneksi atau terhubung dengan wifi.
“Dengan wifi lebih murah kalau kasih pulsa atau kuota kan jadi lebih mahal. Ini satu titik bisa 100 orang dari anggaran APBD 12 miliar seluruhnya ya,” jelasnya.
