POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Meski sudah banyak perusahaan yang beroperasi, nyatanya Kabupaten Bandung masih belum membentuk atau memiliki forum Coorporate Social Responsibility (CSR). Padahal pengoptimalan CSR dinilai bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bandung.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tri Bambang Pamungkas mengatakan bahwa pihaknya senantiasa berupaya agar setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung bisa memberikan CSR kepada masyarakat. Menurutnya, CSR adalah satu hal yang wajib dan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta atau perusahaan BUMN. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas tahun 2017.
“Kita mendorong agar forum CSR itu segera terbentuk, jadi undang-undangnya sudah ada, ketentuannya sudah ada, tinggal mau tidak memfasilitasi, pemda itu memfasilitasi agar forum CSR ini segera dibentuk,” ujar Tri saat wawancara usai kegiatan reses DPRD Kabupaten Bandung masa sidang kedua tahun 2021 di Soreang, Sabtu (28/3/2021).
Adapun untuk unsur CSR, Tri menjelaskan, terdiri dari pemerintah daerah dan perusahaan baik swasta maupun BUMN yang ada di Kabupaten Bandung. Jika forum CSR sudah terbentuk maka dewan tinggal mendorong pembentukan regulasinya. Jika semuanya sudah berjalan dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu dobrakkan baru.
Undang-undang tentang CSR ini sudah dibentuk, maka pemerintah daerah juga bisa menjabarkannya secara detail. Dan peraturan daerah tentang CSR itu harus ada support dari pemerintah daerah khususnya para perangkat daerah.
Dengan memanfaatkan CSR, maka bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Artinya bisa membantu agar pembangunan itu tidak selalu tergantung pada APBD. Oleh karenanya perlu pengoptimalan penggunaan CSR di setiap daerah.
