POJOKBANDUNG.com, CIWIDEY – Meski ujian nasional resmi ditiadakan karena ada pandemi Covid 19, namun ribuan warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Bandung tetap harus mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) sebagai salah satu sarana untuk menentukan kelulusan.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Bandung, Furqon Nulhakim mengatakan bahwa pelaksanaan UPK di PKBM se Kabupaten Bandung dilakukan secara parsial dan hal tersebut memang sudah sesuai dengan petunjuk dari kementerian.
“Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19, maka pelaksanaan ujian dilakukan dengan berbagai metode, ada yang menggunakan metode daring, luring, penugasan dan ada juga portofolio. Jadi disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan,” ujar Furqon saat wawancara di Ciwidey, Rabu (17/3/2021).
Jadi meskipun pemerintah meniadakan ujian nasional, PKBM se Kabupaten Bandung tetap memiliki cara yang inovatif untuk mengukur kemampuan warga belajarnya dan untuk menjaga marwah kewibawaan lembaga itu sendiri.
Adapun untuk jumlah warga belajar yang akan mengikuti UPK di Kabupaten Bandung yaitu untuk siswa paket A atau setara Sekolah Dasar (SD) sebanyak 212 orang, siswa paket B atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.971 orang dan siswa paket C atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu sebanyak 4.792 orang. Dimana semua siswa tersebut tersebar di 76 PKBM.
“Jumat, Sabtu, Minggu (19-21 Maret 2021) itu ujian pendidikan kesetaraan. Dilakukan di PKBM masing-masing, kan kelulusan tidak berdasarkan kepada ujian nasional, karena ditiadakan maka diserahkan kepada PKBM ,” jelas Furqon.
