POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tak akan menggulirkan program bantuan bagi warga miskin baru untuk periode 2021. Musababnya, keadaan darurat kebencanaan dianggap sudah berlalu.
“Jadi tahun ini, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada warga miskin yang sudah terdaftar sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Riantono, kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).
Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung mengalami peningkatan. Sebelumnya 136.600 saat ini menjadi sekitar 139.000. Sedangkan jumlah warga miskin baru atau yang disebut non DTKS sebanyak 250.000.
“Mereka yang masuk golongan non DTKS adalah yang miskin mendadak, atau yang terdampak Covid-19,” tutur Tono.
Tono mengungkapkan, Pemkot Bandung sudah memiliki system daring untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akurasi penerima manfaat ini bisa dicek melalui situs https://jps.bandung.go.id/ dengan hanya memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Alhamdulillah semua warga yang berhak mendapatkan itu semuanya dipastikan mendapatkan bantuan. Apalagi Pemkot Bandung sudah memiliki JPS, jadi tinggal dimasukin NIK dan itu akan keluar bahwa dapat bantuan jenis apa dan darimana,” katanya.
Tono memastikan,pendataan warga tidak mampu sudah semakin akurat. Dia menjamin akurasi warga penerima manfaat di Kota Bandung ini mencapai 99 persen.
Tono menyatakan, akurasi data tersebut didapat setelah tim dari Pemkot Bandung memverifikasi dan memvalidasi data sebanyak 500.000 orang. Utamanya saat di awal pandemi Covid-19 melanda dan pemerintah gencar memberikan bantuan sosial.
“Kita bisa mendata keluarga tidak mampu penerima manfaat. Saat pandemi kita verifikasi dan validasi data miskin dan tidak mampu. Saya jamin 99 persen akurat,” tandasnya.
