POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak tujuh ribu lebih guru PNS dan 11 ribu guru honorer akan diajukan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat sebagai penerima vaksin Covid-19.
Kepala Dinas Pendidikan KBB Asep Dendih, menjelaskan hal itu dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka seperti yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Juli mendatang.
“Sudah kita coba ajukan, tujuh ribu yang PNS dan 11 ribu yang honorer. Tapi kita juga harus melihat kuota dan dosis vaksin yang tersedia. Jadi semua tergantung Dinkes,” ungkap Asep Dendih, di Ngamprah, kemarin.
Jumlah tersebut akan diajukan seluruhnya ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat untuk menerima vaksinasi COVID-19. Namun pihaknya belum memastikan apakah bisa turut menggelar sekolah tatap muka di Bandung Barat, apalagi saat ini KBB kembali masuk zona merah usai ditemukan klaster ziarah di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong.
“Untuk sekolah tatap muka di KBB belum bisa dipastikan, kita lihat dulu perkembangan kasus COVID-19,” katanya.
Saat ini pihaknya masih melakukan survey kesiapan sekolah di Bandung Barat untuk menggelar sekolah tatap muka. Beberapa poin penting dalam pendataan tersebut yakni kesiapan guru serta sarana dan prasarana.
“Kita terus melakukan pendataan, ada beberapa format yang harus diisi dan disesuaikan untuk melihat kesiapan sekolah menggelar tatap muka. Terutama kesiapan guru dan sarprasnya,” tuturnya.
Tak cuma dari sekolah, pihaknya juga perlu melakukan survey pada orangtua siswa. Sebab izin dari orangtua siswa jadi salah satu syarat mutlak sekolah tatap muka bisa digelar atau tidak.
“Sosialisasi ke orangtua juga terus kita lakukan. Karena kan setiap siswa harus diizinkan oleh orangtua. Intinya izin dari orangtua itu syarat utama sekolah tatap muka bisa digelar atau tidak,” tandasnya.
