POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat melakukan vaksinasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3425 secara bertahap.
Plt Kadinkes KBB, Imam Santoso MR mengatakan, sejauh ini Kabupaten Bandung Barat mendapatkan jatah vaksin sinovac Covid-19 sebanyak 13.000 dosis.
“Jatah itu sekitar 13 ribuan untuk seluruh masyarakat, baik itu ASN, TNI/Polri, lansia dan lainnya lagi,” katanya saat ditemui Radar Bandung, Kamis (4/3/2021).
Ia menegaskan, pihaknya akan memaksimalkan kuota yang ada untuk memvaksinasi masyarakat yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 ini.
“Jika memang koutanya memenuhi kita akan habiskan vaksin yang tersedia,” jelasnya.
Imam pun menyebut, untuk memaksimalkan proses vaksinasi pihaknya pun melakukan secara mobile dan mendatangi lokasi sasaran vaksin tersebut berada.
“Pola yang kita lakukan misalnya kita datang ke satu pasar tapi ditempatkan di situ jadi orang-orang datang, atau kita juga bisa stanby di satu tempat kemudian orangnya yang datang,” tuturnya.
Imam menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait masyarakat yang merasakan efek samping usai melakukan vaksinasi Covid-19 baik tahap pertama maupun kedua.
“Sementara ini tidak ada dan saya belum mendengar ada keluhan seperti itu. Jadi saya minta kepada masyarakat jangan mendengar hoax karena ini merupakan salah satu bentuk ihktiar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokompim) KBB, Agus Ganjar Hidayat mengatakan, pada prinsipnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan realisasi program dari pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
“Untuk ASN dimulai dari unsur pimpinan asisten, karena sekda KBB sudah melaksanakan vaksinasi di periode pertama. Dari mulai asisten dari pejabat struktural, PNS sampai kepada PTT,” katanya.
Ia pun berharap, penyebaran Covid-19 terhenti setelah upaya vaksinasi Covid-19 itu dilakukan secara maksimal terhadap sasaran vaksin yang telah ditentukan pemerintah.
“Pelaksanaan vaksinasi di periode berikutnya setelah pejabat publik, nakes dan pelayanan publik nanti pada tahap berikutnya pelaksanaan untuk kelompok rentan masyarakat,” pungkasnya.
