Untuk mendapatkan vaksin, PTK yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika tidak terdaftar, PTK bisa menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi. Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.
Jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau kantor wilayah Kemenag daerah masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksin.
Untuk mendapatkan vaksin, PTK yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika tidak terdaftar, PTK bisa menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi. Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.
Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada PTK, Mendikbud berharap kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka bisa segera dilaksanakan. Menurut Nadiem, bila target vaksinasi Juni 2021 sukses, KBM tatap muka bisa dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran baru. ”Kalau kita bisa vaksinasi sampai akhir Juni, pada Juli insya Allah sudah melakukan proses tatap muka di sekolah,” papar alumnus Harvard University tersebut.
Sekolah tatap muka diawali dari peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SLB. Dilanjutkan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nadiem berpendapat, jenjang PAUD, SD, dan SLB menjadi prioritas karena paling terdampak dan kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karena itu, butuh untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski begitu, pelaksanaan KBM tatap muka tetap wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes).
