POJOKBANDUNG.com – Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay sudah menelusuri kelompok yang mengusik Din Syamsuddin dengan isu radikalisme. Ini terkait dengan tindakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) yang menuduh Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.
GAR ITB juga melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kapasitas sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Saya juga sudah menghubungi beberapa alumni ITB, bahkan tokoh-tokoh yang pernah juga menjabat di republik ini, terkait dengan kelompok itu,” kata Saleh, Minggu (14/2).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ketua Fraksi PAN DPR RI itu, diketahui bahwa orang-orang yang mengganggu Din Syamsuddin hanya kelompok kecil. “Mereka mengatakan itu kelompok kecil saja di ITB, mengatasnamakan ITB seperti itu,” ungkap Saleh.
Dari penjelasan yang diperoleh wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, masih banyak pihak mendukung Din Syamsuddin di ITB. “Sebetulnya masih banyak pendukung Din Syamsuddin di ITB. Mulai alumni, mahasiswa, dosen. Masih banyak yang bersimpati, menghormati dan tidak sesuai dengan pemikiran yang dilaporkan (GAR-ITB) itu,” jelas Saleh.
Menko Polhukam Mahfud MD juga telah memberikan pernyataan terkait tuduhan radikal yang dialamatkan kepada Din Syamsuddin.
Mahfud menegaskan sikap pemerintah tidak pernah menganggap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu radikal atau penganut radikalisme. “Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi Wassyahadah. Beliau kritis, bukan radikalis,” kata Mahfud dalam akun pribadinya di Twitter, Sabtu (13/2).
Mahfud juga membenarkan bahwa ada sejumlah pihak yang mengatasnamakan ITB bicara kepada MenPAN-RB Tjahjo Kumolo terkait masalah Din Syamsuddin.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo,” jelas Mahfud.
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, apa yang disampaikan orang-orang yang mengaku dari ITB tersebut hanya didengarkan saja oleh Menteri Tjahjo. “Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Namun, pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” pungkas Mahfud.
(fat/jpnn)
