POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wacana pemekaran Lembang lepas dari wilayah Kab. Bandung Barat (KBB) bergulir.
Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) menyayangkan masuknya Lembang sebagai Calon Daerah Otonom Baru (CODB).
Wakil Ketua KPKBB, Ade Ratmaja menegaskan, keinginan pemekaran DOB Kota Lembang sah-sah saja, namun untuk mewujudkannya, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Pemekaran itu harus melewati berbagai proses, baik politik dan administratif. Tetapi ada proses pada tingkat DPRD kabupaten, provinsi hingga DPR RI. Termasuk ada keputusan kelembagaan lainnya, yakni pemerintah,” ungkap Ade kepada Radarbandung.id, Jumat (6/11/2020).
Ade mengingatkan terbentuknya KBB setelah melalui berbagai tahapan dan pembahasan kajian dari 6 perguruan tinggi terkemuka. Tidak ujug-ujug mengajukan pemekaran dari Kabupaten Bandung.
“Ada kajian 6 perguruan tinggi. ITB, UPI, UNPAD Unjani, STPDN dan Unpas saat KBB mengajukan pemekaran,” katanya.
Maka, untuk pemekaran Kota Lembang, lanjut Ade, seharusnya dapat dipikirkan matang-matang, dan semua pihak dapat berpikir secara rasional lantaran KBB masih berbenah diri dalam melakukan pembangunan.
“Adanya KBB syukuri oleh semua pihak dan semua elemen masyarakat, jangan karena emosional jadi menganggapnya (pemekaran) mudah dan sederhana, padahal rumit,” tegasnya.
Ade pun mengajak semua pihak bersama-sama senantiasa menjaga semangat membangun KBB ke arah yang lebih baik, sesuai apa yang telah dicita-citakan.
“Potesi KBB sangat baik dan luar biasa. Mari bersama-sama sesuai fungsi masing-masing dan semua elemen masyarakat untuk membangun Bandung Barat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna telah dengan tegas menolak pemekaran Kota Lembang menjadi DOB.
Ia menilai, Lembang masih layak menjadi bagian Kab. Bandung Barat. “Meski ada kabar gubernur dan wagub memberikan sinyal positif, bukan berarti bapak setuju namun harus pikirkan matang-matang,” ucapnya.
Ia menyebut, dalam dua tahun kepemimpinannya masih banyak hal yang harus ia lakukan demi memajukan Bandung Barat. Karena itu, rencana pemekaran Kota Lembang ia anggap tidak tepat.
“Nanti PAD kita malah berkurang karena justru yang paling besar (PAD) di Lembang. Jadi jangan dulu berpikir ke sana, tapi kita berpikir dulu untuk rakyat,” imbuhnya.
(kro)
