POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Semenjak pemerintah menjadi bagian dari penyelenggara haji dan umroh, tak jarang dilakukan kegiatan razia travel umroh. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Sejak tahun 2019, ada empat travel umroh yang ditutup.
Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Ishak Asnawi mengungkapkan bahwa pemerintah dan travel masuk dalam penyelenggara haji dan umroh. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh.
“Sekarang, Kementerian Agama sebagai wakil dari pemerintahan masuk di undang-undang haji dan umroh. Dulu mah cuma jadi saksi ahli, tidak termasuk umroh mah, haji aja. Sekarang mah masuk,” ujar Ishak pada Minggu (1/11).
Sebagai wakil dari pemerintah, Kementerian Agama dituntut untuk mengawasi travel. Ishak mengaku dirinya sering melakukan razia. Sejak tahun 2019, ada empat travel umroh yang ditutup oleh pihaknya, karena tidak bisa memperlihatkan ijinnya.
“Yang pernah saya tutup itu ada di Majalaya sebanyak dua, yang di Cikancung ada satu dan di Soreang ada satu,” jelas Ishak.
Ishak tak mempermasalah jika ada travel yang ingin beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Tetapi harus mengurus izinnya terlebih dahulu. Di Kabupaten Bandung sendiri ada empat travel yang sudah berijin yaitu satu travel yang telah mendapatkan izin dari pusat, dan tiga travel cabang yang telah mendapatkan ijin dari provinsi. Dirinya berharap warga Kabupaten Bandung bisa mendaftar umroh di travel yang ada di Bandung.
“Cobalah jamaah umroh itu ke travel yang ada di wilayah Bandung. Supaya kami gampang kontrolnya, jangan keluar Bandung gitu. Kalau di Kabupaten Bandung kan tercatat di kami, mereka tinggal telepon, kalau masalah umroh, kita riweuh,” pungkas Ishak.
