POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Para petani di Kabupaten Bandung mengalami kesulitan pupuk urea bersubsidi. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Ditambah lagi, ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani memiliki kartu tani sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli pupuk. Padahal, sebagian besar petani belum memilikinya. Hal ini sudah berlangsung selama dua bulan.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Kabupaten Bandung, Nono Sambas mengatakan pupuk urea bersubsidi di kios- kios resmi sulit didapat. Padahal, saat ini tanaman padi sudah berusia sekitar 40 hari, sehingga tengah membutuhkan pemupukan yang cukup. Nono melanjutkan, terkait dengan harga masih normal karena ada aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga jika ada penjual yang mematok harga lebih dari itu, bisa ditangkap penjualnya.
Kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Sehingga, meski distribusi pupuk sudah lebih dari 90 persen, namun kebutuhan petani belum terpenuhi,” kata Nono di Soreang, Rabu (30/9).
Selain kelangkaan pupuk, disisi lain juga ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani memiliki kartu tani dan tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar, sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli pupuk. Nyatanya, sebagian besar petani belum memiliki kartu tani tersebut. Menurut Nono, hanya sebagian orang saja yang punya kartu tersebut.
“Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Bandung itu kurang lebih sekitar 300 ribu ton pertahun. Namun untuk tahun ini, dipastikan berkurang, seiring adanya pengurangan kuota pupuk untuk wilayah Jawa Barat. Kalau soal jumlah pastinya silakan tanya ke dinas terkait. Tapi yang pasti memang ada pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah secara nasional,” tutur Nono.
Seharusnya, lanjut Nono, meskipun pandemi Covid 19 tak kunjung usai. Namun, sektor pertanian tetap harus mendapatkan prioritas. Karena pertanian terutama pangan, adalah salah satu pertahanan penting dalam sebuah negara. Meskipun, dalam situasi perang sekalipun, pertanian harus tetap prioritas.
“Kalau enggak ada yang nanam padi kita semua mau makan apa. Itu artinya, meskipun saat ini kita sedang menghadapi virus corona tapi kalau pertanian enggak boleh diabaikan tetap harus diutamakan. Kalau sekarang kan malah dikurangi jatah pupuknya,” ujarnya.
Sejatinya, lanjut Nono, para petani ini tidak perlu disuruh suruh untuk menanam padi. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya. Namun memang harusnya pemerintah juga memahami ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani. Seperti pengadaan pupuk, obat obatan dan harga jual pasca panen.
“Nah hal-hal seperti itu yang sudah semestinya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau sekarang, kami itu dibutuhkan tapi enggak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik,” pungkas Nono.
