POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Meskipun pimpinan pusat partai memiliki kewenangan dalam menentukan orang. Tapi, pimpinan partai juga wajib menampung aspirasi dari tingkat daerah. Apalagi, jika daerah melakukan survey objektif dan mengadakan seleksi untuk menentukan calon yang menjadi wakil dalam suatu gelaran pesta demokrasi.
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, ada tiga cara penetapan calon. Yang pertama adalah survey yaitu suatu cara untuk menemukan calon yang paling disukai sehingga bisa menjadi modal elektabilitas. Cara kedua adalah kinerja internal partai meliputi komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan, hingga pada akhirnya ditemukan calon yang akan diusung. Cara terakhir menentukan calon adalah yang berasal dari pimpinan partai pusat. Dari ketiga cara diatas, yang memiliki bobot terkuat adalah keputusan pimpinan partai pusat.
“Karena, pusat juga pasti melakukan penghitungan dana, kemenangan dan perhitungan lainnya,” ujar Asep saat dihubungi via telepon, Minggu (16/8).
BACA JUGA: Rekom Dina Lorenza Hoaks, DPP Demokrat Umumkan 28 Agustus Nama Calonnya
Meskipun pengambilan keputusan didominasi Top Down, tapi menurut Asep, survey dan kinerja internal partai juga sangat penting untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi, meskipun berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang berhak menentukan keputusan adalah pimpinan pusat, tetapi tetap harus berbasis aspiratif dan demokratis. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, semena-mena atau otoriter di dalam menentukan calon.
“Saya pikir akan lebih bagus jika mereka mendengarkan bagaimana daerah, apalagi jika daerah menggunakan survey yang sangat objektif, melakukan konvensi dan menggelar kompetisi dan seleksi di tingkat partai bawah. Maka, DPP harus mengikuti apa yang terjadi didalam daerah, baik survey maupun kinerja internal partai dalam menentukan orang,” tutur Asep.
Dengan adanya keterkejutan yang dialami oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung terkait pengumuman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan pengusungan Gun Gun Gunawan dengan Dina Lorenza, menurut Asep, hal tersebut disebabkan karena komunikasi yang kurang matang antara PKS dengan Partai Demokrat.
“Partai Demokrat pasti sedang mencari celah-celah, apa yang bisa didapat oleh Partai Demokrat, misalnya dapat kursi wakil atau apa. Yang membuat Partai Demokrat mau menjalin koalisi. Tetapi, karena ketidak jelasan yang membuat Partai Demokrat menjadi lambat. Sehingga, PKS mengambil jalan pintas untuk mengumumkan pasangan tersebut. Apalagi, waktu pendaftaran yang sebentar lagi,” papar Asep.
Jika tradisi dan solidaritas antar partai tidak kuat, maka meskipun sudah membangun kesepahaman sejak awal, bisa lepas di tengah jalan atau ujung-ujungnya pindah. Hal-hal tersebutlah yang sering terjadi dalam Pilkada.
“Politik itu hari ini seperti ini, tapi besok bisa berubah lagi,” pungkas Asep.
