POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang membenarkan, telah melayangkan surat pencabutan nota kesepahaman koalisi antara PKS dengan Partai Demokrat, ke pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung pada 21 Juli 2020. Meski demikian, Endang mengaku belum mendapat balasan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung.
“Leres (betul). Adanya surat itu sebagai tanda bahwa apa yang kami lakukan untuk mencari pendamping Gun Gun sudah selesai. Karena memang bakal calon yang tengah menjalani penjaringan tidak ada yang terpakai oleh PKS,” jawab Endang saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (28/7).
Surat tersebut menjadi dasar jalinan koalisi Demokrat dengan PKB-Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan. Meskipun demikian, kata Endang, koalisi tiga partai tersebut masih dinamis.
“Adanya koalisi PKB-Nasdem yang mengusung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tidak akan menjadi halangan bagi Demokrat untuk membangun koalisi dengan partai lainnya. Kami masih optimistis bisa mengusung. Siapa tahu saja Sahrul mundur,” ujar Endang.
Endang menegaskan jika Demokrat tidak hanya akan menjadi pendukung di Pilbup Bandung. Ia pun mengatakan jika Demokrat bisa saja menjalin hubungan dengan partai lain jika ada kadernya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Apalagi, saat ini pihaknya masih belum mengetahui kapan rekomendasi dari DPP muncul.
“Pada intinya kami akan mengikuti perintah dari pusat. Kalau misal disuruh keluar dari koalisi baru (PKB, Nasdem dan Demokrat) kami siap. Atau misal disuruh koalisi dengan PDIP dan Golkar juga akan kami patuhi. Termasuk disuruh kembali berkoalisi dengan PKS,” jelas Endang.
Sementara itu, Jubir Tim Pemenangan PKS Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan jika PKS menghargai keputusan Partai Demokrat. Menurutnya, itu adalah sikap politik dan hak partai atau mungkin juga sebagai salah satu strategi partai. Sebetulnya, lanjut Fahmi, koalisi antara PKS dan Demokrat di level nasional, terjalin harmonis. Komunikasi antar petinggi partai juga berjalan konstruktif dan intens untuk membuat perubahan secara nasional.
“Langkah PKS tidak akan pernah terhenti meski Demokrat memutuskan untuk mengakhiri koalisi. PKS tetap akan melanjutkan cita-cita mewujudkan perubahan di Kabupaten Bandung,” tutur Fahmi.
Fahmi menambahkan, saat ini PKS tengah fokus mewujudkan cita-cita itu. yaitu dengan tetap memegang prinsip nilai-nilai demokrasi. Sehingga saat pelaksanaan Pilbup Bandung, PKS akan wujudkan proses demokrasi yang sehat, bersih, dewasa dan berwibawa.
“Nantinya Pilbup Bandung bisa menghasilkan pemimpin tanpa resistensi dan diterima oleh seluruh masyarakat. Tentunya, hal itu harus diwujudkan dengan proses yang betul-betul menjunjung perjuangan nilai-nilai demokrasi,” pungkas Fahmi.
