Dana Bansos Covid-19 Jabar Diselewengkan, 13 Kasus Proses Lidik

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga

POJOKBANDUNG ,BANDUNG – Polda Jabar tengah menyelidiki 13 kasus dugaan penyelewengan dana bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.


Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga merinci, dari 13 kasus, tujuh kasus di antaranya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar dan enam kasus ditangani Polres.

“Ada 13 keseluruhan di (daerah hukum) Polda Jabar. Tujuh kasus sedang dalam lidik di Ditreskrimsus Polda Jabar. Kemudian yang enam kasus dilidik polres jajaran,” ungkap Erlangga di Polda Jabar, Selasa (28/7/2020).

Dugaan penyelewengan bansos Covid-19 terjadi di sejumlah daerah

Erlangga menyebut, dugaan penyelewengan dana bansos untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 terjadi di sejumlah daerah.

Untuk tujuh kasus yang ditangani Ditreskrimsus saat ini terjadi di Sukabumi, Majalengka, Subang, Garut, Bogor Indramayu, dan Cianjur.

Sedangkan enam kasus yang ditangani polres jajaran berada di Karawang, Tasik dan Indramayu.

Kab. Indramayu, ungkap Erlangga menjadi daerah dengan laporan penyelewengan terbanyak, yakni sebanyak empat kasus. “Semuanya statusnya masih dalam penyelidikan,” kata Erlangga.

“Yang ditangani Polres Indramayu ada empat, pemotongan BLT, pungli BLT, dan pungli bansos,” ungkapnya.

Rata-rata modus dugaan penyelewengan dana Bansos berupa pemotongan atau penggelapan

Erlangga mengungkapkan, rata-rata modus dalam penyelewengan dana bansos yakni berupa pemotongan atau penggelapan. Misalnya, dari dana Rp600 ribu yang menjadi hak masyarakat dipotong pihak-pihak tertentu.

“Misalnya penerimaan Rp600 ribu, terus dipotong. Terkait motif, ini masih dalam lidik kita masih belum bisa menentukan,” jelasnya.

(muh/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Setujui 2 Raperda Kota Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pada Rapat Paripurna …