POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi yang sudah terjalin dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi selama ini. Hal tersebut tertuang dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jumat (26/06) yang membahas mengenai upaya konkrit yang akan diimplementasikan untuk lebih mengoptimalkan program JKN-KIS.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Paryono mengatakan bahwa pihaknya saat ini memfokuskan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan serta membayar iuran jaminan kesehatan seluruh pekerja lengkap dengan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya peran instansi-instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Setiap badan usaha harus patuh kepada semua ketentuan yang berlaku di negara ini, harus siap dengan pemberlakuan Peraturan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan serta harus percaya bahwa negara sudah mengatur dengan baik dan sistematis agar semua pekerja di Indonesia bisa memperoleh jaminan sosial terutama di bidang kesehatan,“ jelas Paryono.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelayanan program JKN-KIS kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu membina koordinasi dan hubungan baik dengan instansi-instansi yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, serta seluruh fasilitas kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat pun akan lebih memahami alur penyampaian aspirasi dan keluhan apabial menemui kendala saat memanfaatkan program ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Sri Wahyuningsih tentunya sangat menyambut baik semangat kebersamaan tersebut, karena seiring dan sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam mengemban amanah pemerintah mengelola program JKN-KIS ini. Selanjutnya, Sri mengatakan dalam waktu dekat akan mengagendakan pertemuan dan sosialiasi terpadu kepada badan usaha dengan menggandeng pihak fasilitas kesehatan.
“Peningkatan pemahaman badan usaha tentang program JKN-KIS harus dimbangi dengan peningkatan pemahaman mereka mengenai regulasi kepatuhan serta pelayanan kesehatan yang berlaku, sebagai upaya memperkuat komitmen mereka untuk selalu aktif mendukung pelaksanaan program ini,” ungkap Sri.
Dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan, Kejari dan faskes pemberi pelayanan, diharapkan nantinya dapat mendorong terciptanya inovasi-inovasi pelayanan yang terbaik sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing pihak untuk terus meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam menyukseskan program JKN-KIS dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2020.
