Berdasar beberapa hal di atas, Komite III DPD merekomendasikan negara atau pemerintah seharusnya hadir dan bertanggung jawab untuk melindungi hak buruh atas THR.
Salah satunya dengan memberikan intensif kepada pengusaha yang benar-benar tidak mampu membayar THR pekerjanya karena dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan dan kemudahan pinjaman ke bank atau lembaga pinjaman lainnya.
Rahman menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah bersinergi dan melakukan koordinasi yang intensif untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan yang tersebar di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi.
“Aktif turun mengawasai proses pemberian THR oleh perusahaan di daerah-daerah,” kata dia.
(boy/jpnn)
