“Data (penerima bansos) ini dari Bupati (Cirebon) yang lebih tahu siapa yang layak mendapatkan. Harapannya, bansos ini dimanfaatkan dengan baik. Memang kebutuhan (warga) lebih banyak dari (bansos) yang diberikan, tapi semoga tetap bermanfaat,” tambahnya.
Dirinya pun mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon karena telah melakukan pendataan kurang lebih 72 ribu warga terdampak pandemi COVID-19 di wilayahnya yang perlu mendapatkan bantuan.
Meski begitu, Kang Uu mengingatkan bahwa bansos provinsi merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan yang bisa diberikan bagi warga Jabar.
Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
“Ada sembilan pintu bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk menyusuri yang tidak masuk (penerima bantuan dari pusat), provinsi berikan bansos seperti ini. Jadi bantuan ini bukan untuk seluruh warga Jabar, hanya mereka yang terdaftar dan didaftarkan,” kata Kang Uu.
“Setelah adanya bansos dari provinsi, mohon masyarakat tidak gaduh. Jika ada yang belum terdaftar, mari bicarakan kembali. Sampaikan sesuai mekanisme,” tambahnya.
Kang Uu pun berujar, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus berkoordinasi dengan 27 kabupaten/kota terkait bansos. “(Bansos) ini gerakan tahap kedua Pemda Provinsi Jabar (dalam) menangani COVID-19. (Tahap) pertama gerakan di bidang kesehatan, tahap kedua bansos, dan (tahap) ketiga nanti ada gerakan padat karya,” ujarnya.
“Insyaallah (Pemda Provinsi) Jabar sesuai arahan pemerintah pusat dengan tiga tahap ini bisa meminimalisir dampak COVID-19,” ucap Kang Uu.
