POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mengoptimalkan seluruh kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya dengan melakukan kegiatan Forum Pemangku Kepentingan dengan dinas terkait melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin, Selasa (14/04/2020).
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan virus covid-19 dari satu individu ke individu lainnya. Mematuhi anjuran pemerintah tersebut, seluruh pelaksanaan kegiatan rutin BPJS Kesehatan yang melibatkan kumpulan orang atau para pemangku kepentingan pun harus dibatasi dan atau memanfaatkan cara lain yang lebih aman seperti menggunakan kecanggihan teknologi saat ini melalui video conference saat melakukan rapat dengan pemangku kepentingan.
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan yang dipimpin secara langsung oleh Asep Sodikin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat ini dihadiri juga oleh dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, dan Dinas Kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Wahyuningsih Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi memaparkan tiga agenda yang dibahas yaitu upaya mencapai Universal Health Coverage di kabupaten Bandung Barat khususnya segmen penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah dan pekerja penerima upah, penggantian penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan, serta mengenai kepesertaan kepala dan aparat desa.
“Sampai dengan Maret 2020 kepesertaan JKN-KIS dari seluruh segmen di Kabupaten Bandung Barat mencapai 76,50% dari total penduduk. Masih perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah, pemberi kerja dan masyarakat untuk melakukan perannya masing-masing dalam meningkatkan jumlah kepesertaan ini supaya Kabupaten Bandung Barat dapat mencapai Universal Health Coverage. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penduduk untuk didaftarkan sebagai peserta PD Pemda dapat dioptimalkan mengingat alokasi anggaran yang masih tersedia, begitu juga dengan Badan Usaha terus kami monitor kepatuhannya dalam mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya, termasuk masyarakat pun dapat mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya masing-masing sebagai peserta PBPU atau mandiri. Jaminan kesehatan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga hal ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama,” jelas Sri di awal paparannya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin dalam arahannya menyampaikan perhatiannya terkait penambahan jumlah penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sesuai alokasi anggaran tersedia.
“Setelah ini koordinasi lanjutan agar dilakukan terutama terkait kuota penambahan untuk penduduk yang akan diusulkan untuk didaftarkan menggunakan alokasi APBD yang tersedia,” ucap Asep.
Dalam pertemuan melalui video conference tersebut Asep juga meminta agar BPJS terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di kabupaten Bandung Barat. Ia juga mengapresiasi walaupun rapat forum komunikasi dilakukan melalui media daring, namun tidak mengurangi makna dari diskusi dan pembahasan yang dilakukan untuk mencapai Universal Health Coverage di Kabupaten Bandung Barat.
Di akhir kegiatan forum Sri menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan pemerintah kabupaten Bandung Barat, dan akan segera menindaklanjuti hasil forum dengan dinas-dinas terkait untuk mengoptimalkan capaian kepesertaan JKN-KIS menuju Universal Health Coverage.
