POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar memperkirakan, tahun ini pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Barat berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen. Sejak awal 2020 kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak COVID-19 sehingga menyebakan ekonomi di triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah pada rentang 3,7 hingga 4,1 persen.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3/2020). Rapat itu dihadiri pula Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Sekretaris Daerah (sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja.
Kepala KPwBI Jabar Herawanto melaporkan bahwa pertumbuhan Jabar pada 2019 melambat dibanding 2018 yakni sebesar 5,07 persen. Sementara secara keseluruhan, KPwBI Jabar memperkirakan tahun ini perekonomian provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen.
“Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat,” ujar Herawanto.
“Sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat COVID-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar,” tambahnya.
Ridwan Kamil, menilai Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 ini penting bagi Pemprov Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah secara cepat, akurat, terukur dan rasional.
Dalam rakor yang juga diikuti bupati/wali kota se-Jabar atau yang mewakili itu, ia mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing. Kebijakan ini ia sadari akan berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
“Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,” ucap dia.
“Saya juga titip (kepada) bupati/wali kota untuk berikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tegasnya.
Selain itu, Emil sapaan Ridwan Kamil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan. Ia pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
“Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,” ujar Emil.
“Dipersilakan ada pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD,” pungkasnya.
