POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi rutin melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Cimahi kali ini bertempat di Kantor Cabang Cimahi pada Rabu (11/03/2020). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan badan usaha wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, petugas pemeriksa, beserta Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Bina Hermawan menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan kantor untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak badan usaha dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan kepatuhan terkait keikutsertaan badan usaha untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta Program JKN-KIS.
Bagi badan usaha atau pemberi kerja yang tidak patuh terhadap hasil dari pemeriksaan kepatuhan, BPJS Kesehatan dapat diusulkan untuk diberikan sanksi administratif. Adapun untuk sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.
Dalam kesempatan tersebut Bina mengharapkan dukungan dari semua pihak atas pelaksanaan Program JKN-KIS dan tak lupa ia menyampaikan apresiasi terhadap badan usaha yang sudah patuh dalam hal meyampaikan pelaporan secara lengkap dan benar.
“Dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarganya menjadi Peserta Program JKN-KIS, maka para pekerja dapat menjalankan tugasnya secara produktif tanpa khawatir mengenai penjaminan kesehatannya,” ujar Bina.
Herman perwakilan PT Otto Pharmaceutical Industries yang hadir dalam kegiatan tersebut berpendapat bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk untuk update data karyawannya dan sinkronisasi data karyawan yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Pada dasarnya kami siap mematuhi dan mengikuti segala ketentuan serta regulasi yang ada. Kami juga telah menerapkan proses pendaftaran dan mutasi karyawan melalui aplikasi new e-Dabu BPJS Kesehatan. Hal ini mempermudah dalam proses data karyawan, tetapi kami berharap aplikasi tersebut bisa disempurnakan sehingga untuk fitur yang belum ada dapat terkomodasi di kemudian hari,” jelas Herman.
