POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyikapi serius persoalan pembuatan KTP Elektronik (e-KTP). Pasalnya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan soal pembuatan kartu indentitas itu.
Karena itu, Tito meminta bawahannya untuk segera membentuk tim yang tugasnya menyamar sebagai warga yang mengikuti langsung proses pembuatan e-KTP sampai jadi. Agar bisa ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya.
“Ini akan menjadi atensi penuh dari saya. Kami akan mengecek di mana sebenarnya akar permasalahannya,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rab (26/2/2020).
Mantan Kapolri pada 2016-2019 meminta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak.
“Saya minta kepada Dirjen Dukcapil, tapi saya minta juga di-backup dengan tim yang lain dari Inspektorat Jenderal, ya pak Tumpak ya,” kata Mendagri kepada jajarannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI itu.
Lebih lanjut Tito juga mengimbau jajarannya melakukan operasi penyamaran, yang seolah-olah menjadi masyarakat yang ingin membuat e-KTP di Kelurahan.
“Menyamar sebagai masyarakat untuk mengikuti prosesnya, mengalami betul enggak sebetulnya, susah enggak blanko e-KTP-nya. Atau ternyata diberikan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan saja,” kata Tito.
Menurutnya, dari sisi anggaran pengadaan blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran tahun lalu yang menurut Tito kurang.
“Tahun lalu anggarannya memang yang diajukan ke Kementerian Keuangan 32 juta keping dipenuhi hanya separuhnya (16 juta keping). Sehingga terjadi kelangkaan blanko. Kenapa bisa sampai segitu? Karena tidak diperjuangkan. itu juga karena masih ada trauma kasus E-KTP itu. Sehingga ya sudah terima apa adanya saja,” katanya.
Dirinya juga mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait itu, sehingga untuk persoalan anggaran untuk blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah, karena sudah dipenuhi anggarannya oleh pemerintah. Namun, Tito heran mengapa sampai sekarang e-KTP masih dipersoalkan di daerah.
“Nah ini, ada apa macetnya di sini? Karena kuota atau karena lambat pengadaannya, atau apa? Ini akan kami cari penyebabnya apa. Ini tanggung jawab saya nanti, Pak Johan Budi terima kasih masukannya,” pungkas Tito.
(Jpc)
