BANDUNG – Pelaku usaha di sektor logistik menghadapi beragam tantangan yang bisa mengancam keberlangsungan bisnisnya. Meski demikian, mereka tetap berusaha optimistis dengan kondisi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Barat, Wayan Wardhana mengatakan industri ini seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Indikatornya, bisnis logistik di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas dan spesifik terkait tata kelolanya.
Hal ini diperparah dengan persaingan bisnis dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) yang merebut pangsa pasar perusahaan swasta di sektor ritel. Ini membuat persaingan usaha tidak sehat yang bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan tenaga kerja.
” BUMN janganlah bermain di ritel karena itu ranah kami. Jika bisnis logistik (dari perusahaan swasta) mati, sekitar 20.000-30.000 karyawan (di Jabar) akan kehilangan pekerjaan,” kata dia usai Musyawarah Wilayah (Muswil) X Asperindo Jabar di Hotel Intercontinental Bandung, Rabu (19/2/2020).
Pihak pemerintah, khususnya di tingkat daerah seharusnya membagi fokus pada pengembangan bisnis logisti dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Sejauh ini, asosiasinya tidak pernah diikutsertakan saat mencari pertimbangan ketika pemerintah membuat kebijakan.
Ia mencontohkan, tidak ada komunikasi apapun saat ada kebijakan pemindahan angkutan kargo dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka.
Belum selesai dengan itu, bisnis logistik mendapat ancaman baru dari wabah virus corona (covid-2019) di China. Dampaknya sudah mulai dirasakan para pelaku bisnis dengan pembatasan impor dari negara tersebut untuk berbagai produk.
“Banyak produk di Indonesia berasal China, mulai dari pakaian, gadget, barang rumah tangga, dan alat perlengkapan lainnya hingga impor bahan baku. Kami memperkirakan terjadi penurunan (kinerja bisnis) sekitar 20 sampai 30 persen. Salah satu cara untuk bertahan ya memaksimalkan logistik di pasar domestik,” terang dia.
Meski begitu, ia mengaku tetap optimistis. Ini tidak terlepas dari kontribusi bisnis logistik di Jabar menyumbang 30 persen aktivitas secara nasional. “Mudah-mudahan peluang ini bisa ditangkap dengan perhatian pemerintah,” ucap Wayan.
Muswil X Asperindo Jabar
Beragam permasalahan dan tantangan bisnis logistik yang disampaikan oleh Wayan dibahas dalam Musyawarah Wilayah Asperindo Jabar. Selain silaturahmi, acara tersebut memang memiliki bahasan khusus mengenai kebijakan perusahaan jasa pengiriman di era revolusi industri 4.0.
Para pelaku bisnis dituntut harus bisa berkolaborasi dengan percepatan digital agar bisa menghadapi dinamika industri logistik sekaligus mendukung kinerja bisnis. Maka dari itu, Asperindo Jabar pun melakukan penandataganan memorandum of understanding (MOU) dengan Easy GO.
“Ini merupakan kerja sama kemitraan untuk pemasangan GPS pada armada anggota yang dilengkapi dengan aplikasi manajemen kendaraan operasional sebagai kontrol perusahaan terhadap armadanya,” katanya.
Untuk diketahui, dalam Muswil X Asperindo Jabar tersebut Wayan Wardhana terpilih kembali menjadi Ketua DPW Asperindo Jabar periode 2020-2024. Seluruh anggota Asperindo Jabar pun diharapkan terus bekerja mewujudkan program-program kerjanya, bukan hanya untuk Asperindo, namun juga masyarakat luas.
(cr4)
