POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kunjungan Anies Baswedan ke dua pesantren di Tasikmalaya diduga untuk kepentingan Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu sedang mencari popularitas di wilayah Jawa Barat.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, Anies Baswedan mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung dan Ponpes Miftahul Huda pada Sabtu (1/2/2020). Bahkan di Miftahul Huda, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum tampak hadir mendampingi.
Saat dikonfirmasi, Uu menyebut pertemuan itu bukan datang dari inisiatif pihak pesantren. Ia sendiri diminta datang karena pamannya merupakan salah satu pennaggungjawab pesantren.
Di sela kunjungannya, Anies Baswedan memberikan bingkisan kepada pengurus pesantrean berupa berupa sarung dan madu Arab. “Sebagian (sarungnya) dibagikan ke mereka yang hadir dan madu Arab. Kalau bantuan untuk pesantren, pembangunan tidak ada,” ujar Uu, Kamis (6/2/2020).
Hanya saja, ia memilih untuk tidak menjelaskan secara detil pembahasan dalam agenda pertemuan itu. Menurutnya, kunjungan itu merupakan silaturahmi biasa tanpa ada pembahasan mengenai politik.
“Konteks obrolannya tentang Ponpes, sejarah berdirinya pesantren, organisasi yang sudah punya 1800 cabang lembaga dengan santri jutaan di Miftahul Huda,” ucap dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menyatakan kunjungan Anies Baswedan itu berkaitan erat dengan kepentingan politik untuk tahun 2024.
“Sebagai pejabat publik yang populer, ada kemungkinan Anies dalam rangka menjalin silaturahim politis untuk 2024. Karena kunjungannya tidak ditujukan ke pemerintah, melainkan ke pesantren, sipil. Jadi, memang ada upaya untuk mengenalkan diri di Jawa Barat,” ucap dia.
Semasa masih menjabat, akses itu ia gunakan untuk memupuk popularitas di luar DKI Jakarta. Keberadaan Uu diakui tidak punya pengaruh besar dalam hal kepengurusannya di partai politik. Namun, kehadirannya itu tetap mewakili pemerintah provinsi Jabar.
“Uu tentu punya akses ke pesantren dibanding Gubernur Jabar (Ridwan Kamil). Jadi kasat mata ini perjalanan kerja daerah antar kepala daerah, meskipun subtansinya bisa saja politis,” pungkasnya.
