POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan hasil positif di periode 2019. Sejumlah indikator kinerja, seperti kepesertaan, pelayanan dan pengelolaan dana mencapai target memuaskan.
Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto menegaskan, dari sisi kepesertaan dari total 55,2 juta pekerja atau mencakup 60,7 persen dari seluruh pekerja Indonesia yang eligible sebagai peserta, telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek hingga akhir Desember 2019. Hasil ini tumbuh 9,1 persen dari tahun 2018. Sementara dari sisi penambahan perusahaan atau pemberi kerja, capaian yang diraih oleh BP Jamsostek mencapai 681,4 ribu perusahaan atau tumbuh 21,6 persen (yoy).
“Walaupun dinamika kepesertaan cukup tinggi, sepanjang tahun 2019, BP Jamsostek berhasil mengakuisisi 23,6 juta peserta,” ucap Agus, Jumat (31/1/2019)
Kata Agus, kinerja positif tersebut dicapai dengan menggagas kegiatan dan kerjasama strategis seperti penguatan regulasi sosial ketenagakerjaan bersama pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat.
BP Jamsostek juga mendorong kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui inisiatif Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang telah berkontribusi positif terhadap kepesertaan sebesar 1,1 juta peserta dengan total iuran Rp159,2 miliar yang dilakukan oleh 6.241 Perisai aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, sambung Agus, dari sisi pengelolaan dana sepanjang 2019 BP Jamsostek berhasil membukukan penambahan iuran sebesar Rp73,1 triliun. Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp431,9 triliun pada akhir Desember 2019.
“Kami juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp29,2 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,34% atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang mencapai 1,7 persen,” jelasnya.
Agus mengutarakan, investasi BP Jamsostek dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen.
“Untuk alokasi dana investasi menempatkan sebesar 60 persen pada surat utang, 19 persen saham, 11 persen deposito, 9 persen reksadana, dan investasi langsung sebesar 1 persen,” tuturnya.
Agus juga menjelaskan, sebagai Badan Hukum Publik yang bersifat Nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga BP Jamsostek dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pesertanya mencapai 6,08% p.a.
Sementara itu, sepanjang 2019 pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BP jamsostek mengalami peningkatan sebesar 21,2 persen atau mencapai Rp29,2 triliun. Dengan perincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp26,6 triliun untuk 2,2 juta kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 31,3 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp858,4 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 182,8 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,56 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 39,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp118,33 miliar.
“Sepanjang 2019, program JKK juga melaksanakan manfaat RTW kepada 901 orang peserta dimana sebanyak 748 orang sudah kembali bekerja,” ujar Agus.
Terkait target di periode 2020, Agus menyebut, pada segi
Kepesertaan ada tambahan sebanyak 23,2 juta peserta baru. Sementara target penerimaan iuran sebesar Rp87,1 triliun dengan dana kelolaan pada akhir 2020 diharapkan mencapai Rp543,6 triliun.
“Kami berharap, di tahun 2020 ini, kondisi pasar global semakin membaik, agar memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi di Indonesia, dan juga pasar tenaga kerja yang positif agar kondisi sosial ekonomi masyarakat meningkat,” pungkasnya.
