POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kodim 0618 BS angkat bicara tentang Sunda Empire. Menurut Pasiter Kodim 0618 BS Mayor Faisal Efendi Sunda Empire memang pernah ada di Kota Bandung.
Akan tetapi, saat ini, kelompok yang mengklaim bakal jadi pemerintahan dunia itu sudah tidak ada lagi. Faisal menyampaikan, pihaknya pernah mendatangi langsung kelompok Sunda Empire.
Pasalnya, kelompok itu menggunakan seragam militer lengkap dengan pangkat dan atributnya. “Kodim pernah menegur keberadaan komunitas tersebut karena menggunakan pakaian yang mirip dengan seragam militer,” jelasnya, Jumat (17/1/2020).
Faisal menegaskan, tidak ada pihak manapun yang bisa dan boleh mendirikan atau mendeklarasikan negara di dalam negara. Dan hal itu sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang.
“Hal itu tidak dapat di tolerir. Kalau ada (Sunda Empire), berhadapan dengan kami,” tegasnya.
Sementara, Sunda Empire pernah menggelar kegiatan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Namun, pihak UPI membatah terlibat dalam kegiatan tersebut.
”Saya tegaskan bahwa seluruh civitas akademika mulai dari tenaga pendidik dan organisasi mahasiswa tidak terlibat dalam kelompok tersebut. Adapun izin kegiatan diketahui hanya sekali diajukan pada 8 Maret 2017,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Kelembagaan UPI, Yana Setiawan di Kampus UPI, Jumat (17/1).
Menurut Yana, UPI memegang teguh dan berpedoman pada empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip tersebut dikedepankan dalam tiap kegiatan yang diselenggarakan di UPI.
“Sekali lagi, kami sampaikan bahwa civitas akademika UPI baik itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, organisasi mahasiswa, maupun pimpinan lembaga tidak terkait dengan organisasi Sunda Empire tersebut dan tidak ada keterlibatan civitas akademika dengan organisasi tersebut,” tegas Yana.
Saat itu, sambung Yana, panitia penyelenggara kegiatan atas nama Nasri memohon untuk menggunakan ruangan di UPI bernama Balai Pertemuan UPI pada malam hari.
”Kepada kami, mereka meminta izin untuk menggelar acara reuni serta halal bihalal. Selain itu, mereka mengatasnamakan Panitia Pembangunan Kota Bandung, bukan Sunda Empire,” sambung Yana.
Selain itu, kata Yana, Sunda Empire tidak menyebutkan jumlah peserta yang datang namun hanya menyewa 500 kursi.
”Saya tidak tahu jabatan Nasri. Selain di tahun 2017, kegiatan Sunda Empire yang dilakukan di UPI dipastikan tidak berizin,” kata Yana.
“Kegiatan yang diselenggarakan itu berupa reuni dan halal bihalal, tidak ada konteks seperti yang beredar di masyarakat tersebut. Jadi sudah saya cek di beberapa unit yang ada di UPI kepanitiaan yang dilakukan itu mengatasnamakan panitia pembangunan Kota Bandung,” papar Yana.
Yana menambahkan, berbagai kegiatan yang diadakan di UPI telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Pihaknya juga seringkali berkoordinasi dengan aparat kewilayahan bila ada kegiatan yang diadakan di kampus. Dia menyebut, penggunaaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 0058.
“UPI untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana kita mengacu pada peraturan rektor nomor 0058 tentang pengelolaan sarana dan prasarana, memang di sana ada beberapa hal salah satunya tentang pemanfaatan dan penggunaaan. Nah, di sana kita tetap melayani masyarakat yang akan melakukan sewa menyewa atau pinjam meminjam kepada UPI,” ujar dia.
“Tapi prinsipnya, setiap kegiatan ada prinsip pengendalian dan pemantauannya. Dan setiap ada yang mengakses tentu kami meneruskan kepada aparat terdekat,” pungkas Yana. (arf/cr4)
