Bandung – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto diminta tegas dalam menyikapi wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau. Pasalnya klaim China yang menyebut memiliki kedaulatan di wilayah perairan tersebut tidak bisa diterima dengan logika.
Pemerintahan Presiden Xi Jinping menganggap perairan itu termasuk ke dalam perairan Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai wilayah kedaulatannya dengan dalil nilai historis.
Mereka menganggap klaimnya atas perairan kaya sumber dalam itu adalah sah di mata hukum internasional, termasuk dalam Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982).
Kisruh China dan Indonesia di perairan dekat Natuna terjadi setelah puluhan kapal ikan Tiongkok dengan dikawal kapal perang fregat memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Kemunculan kapal-kapal Tiongkok itu terdeteksi Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) sejak 10 Desember lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menginginkan Prabowo menunjukan ketegasan nasionalisme yang selalu diucapkan saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Masalah perairan ini jelas menjadi isu kedaulatan bangsa.
“Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik,” kata dia melaluk siaran pers yang diterima, Sabtu (4/1/2020).
Ia menegaskan, hubungan persahabatan Indonesia dengan pemerintah China bersifat setara. Maka, ketika ada masalah seperti ini, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.
“Tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap dia.
Ia mencontohkan, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan. Sikapnya tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu pula yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
“Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi,” kata Dedi.
“Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan. Maka, tenggelamkan kapal itu efektif,” kata Dedi.
Terkait kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara itu, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.
“Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedalutan negara. Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak,” pungkasnya. (Cr1)
