POJOKBANDUNG.com -Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akhirnya membatalkan wacana ekspor benih lobster. Namun, semua itu belum cukup selama pihak kementerian tidak menindaklanjuti dengan upaya pembenahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai pembatalan wacana ekspor tersebut menunjukkan bahwa menteri mulai paham apa yang menjadi kebutuhan kelautan di Indonesia. Maka dari itu, Edhy diminta untuk melakukan peningkatan teknologi kelautan, termasuk meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan khusus sekolah yang berdekatan dengan laut.
Politisi Golkar ini juga meminta pemerintah untuk semakin tegas dalam menangani para pencuri ikan. Selain itu, para pelaku pencemaran laut termasuk yang merusak terumbu karang dan pasir pantai juga harus ditindak tegas.
Selain itu, ia berharap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) terus mengusut dugaan aliran dana hingga Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun lebih terkait ekspor ilegal benih lobster.
“Tindakan tegas ini perlu untuk memberikan efek jera. Ini yang harus menjadi fokus,” katanya.
Berkaitan dengan wacana ekspor, sedari awal ia menilai kebijakan ini akan sangat merugikan karena negara lain bisa mendapat untung lebih besar dengan melakukan budi daya. Jika keran ekspor tersebut dibuka, maka lobster yang telah dibudidayakan akan kembali diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal saat ekspor.
Seperti diketahui, hai ini Menteri Edhy membatalkan wacana ekspor setelah mengunjungi kawasan pembudidayaan lobster di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia menilai budi daya lobster di tempat tersebut behasil sehingga keran ekspor tak jadi dibuka.
