BANDUNG – Banyaknya kasus dugaan pelanggaran yang terjadi saat Pilpres dan Pileg 2019 menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Hal ini sempat memicu polemik setelah ada wacana perubahan pemilihan dilakukan dengan sistem secara tidak langsung.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah mengakui bahwa hasil refleksi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tercatata banyak dugaan pelanggaran. Jenisnya beragam. Dimulai dari praktik politik uang hingga menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
“Ini tentu menjadi catatan bagi kami. Artinya, masih banyak pihak yang belum menyadari esensi pemilihan yang bersih jujur dan adil. Ini menjadi tantangan karena muncul yang meragukan hingga sempat ada wacana penggantian sistem pemilihan menjadi tidak langsung,” ucap dia saat ditemui di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).
Menyadari hal tersebut, pihaknya melakukan proyeksi untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Di Jawa Barat sendiri tercatat ada delapan daerah yang akan menjalani proses tersebut.
Catatan minor penyelenggaraan Pemilu yang lalu harus menjadi perhatian lebih bukan hanya oleh penyelenggara, namun peserta dan juga masyarakat. Salah satu upayanya adalah mengumpulkan stakeholder yang bersangkutan untuk membahas pencegahan dan peningkatan pengawasan.
“Oleh karena itu penataan perbaikan itu penting kita lakukan, termasuk Bawaslu ingin mengawal Pilkada agar taat kepada undang-undang di seluruh tahapan, dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair, jujur, dan adil,” tegasnya.
Bawaslu pun sudah menggelar Sekolah Kader dimana masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu yang anti politik uang. “Kita ingin agar desain pemilu kita lebih baik di Pilkada 2020,” terangnya.
Dengan kata lain, ia tidak sepakat dengan wacana pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan dari rakyat secara langsung menjadi tidak langsung. Pilkada secara langsung oleh rakyat, masih efektif dilaksanakan. Meskipun ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.
“Kami secara institusi pelaksana pemilu, menilai bahwa pilkada langsung ini masih efektif,” pungkasnya. (cr1)
