Bandung – Pemerintah diminta fokus menyelesaikan permasalahan distribusi pengajar dengan solusi terbaik. Selain itu, hal ini pun harus diiringi dengan pemberian tunjangan khusus bagi para guru yang mengajar di daerah sangat terpencil, terluar atau tertinggal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (Ketum IKA UPI), Enggartiasto Lukita usai membuka Seminar Nasional “Revitalisasi Profesionalisme Guru” di Balai Pertemuan UPI Kota Bandung, Sabtu (7/12/2019).
Ia menyebut, permasalahan distribusi guru terjadi di wilayah Jawa Barat. Contohnya, ada satu sekolah di Kabupaten Subang yang hanya memiliki seorang guru. Sementara di kota besar, jumlah guru sangat banyak.
“Distribusi guru juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita. Ini harus dicari sebabnya,” kata dia.
Ia menyarankan, harus ada perubahan sistem honor dan gaji bagi guru yang ditempatkan untuk mengajar di tempat sangat terpencil. Mereka harus diberi tunjangan khusus.
“Ada istilah dalam kepegawaian itu data sharing. Mereka ditempatkan di daerah terpencil tapi ada tunjangan khusus,” terangnya.
Dalam seminar tersebut, Enggar membahas tentang revitalisasi profesionalisme guru memang perlu diprioritaskan terlebih sumber daya manusia menjadi fokus pembangunan periode kedua Presiden Jokowi. Terlebih, selama ini beban guru terlalu disibukan dengan persoalan di luar tugas intinya.
“hal seperti ini perlu mendapatkan pembenahan dari Mas Menteri Nadiem. Terlalu banyak persoalan seperti mendapatkan beban administrasi, sehingga waktu mengajar guru jadi tersita,” kata dia.
Sementara itu, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dr Asep Kadarohman menambahkan aspek “panggilan jiwa” harus menjadi bahan penilaian terkait upaya perbaikan kualitas guru sekolah di bawah era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makarim.
Langkah tersebut diharapkan bisa menjawab persoalan ketidakmerataan sebaran atau distribusi guru dalam mengajar di Indonesia.
“Masalah dedikasi yang menjadikan kecenderungan tenaga pengajar enggan ditempatkan di daerah khusus, aspek panggilan jiwa ini yang perlu jadi penilaian,” pungkasnya. (Cr1)
